Utari: JKN Bantu Saya Jalani Kehamilan dengan Tenang

Palembang — Pengalaman mendapatkan layanan kesehatan sejak masa kehamilan hingga persalinan membuat Utari, warga Kertapati, Palembang, semakin yakin memanfaatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tidak hanya pada kehamilan pertama, Utari kembali mengandalkan JKN ketika menjalani kehamilan keduanya.

Bagi Utari, menjadi Peserta JKN memberikan rasa aman karena ia dapat memperoleh pemeriksaan kehamilan dan layanan persalinan di fasilitas kesehatan tanpa harus memikirkan biaya pelayanan yang diterimanya.

“Sejak hamil anak pertama sampai kehamilan kedua, saya menggunakan JKN untuk pemeriksaan dan persalinan. Pelayanannya nyaman dan aman, dan selama mendapatkan pelayanan saya tidak dikenakan biaya tambahan,” kata Utari.

Ia mengatakan pengalaman tersebut membuatnya tidak ragu untuk terus menggunakan JKN ketika membutuhkan layanan kesehatan. Menurutnya, kemudahan akses layanan menjadi salah satu manfaat yang paling dirasakan, terutama pada masa kehamilan yang membutuhkan pemeriksaan secara berkala.

Dalam pelayanan kehamilan, salah satu pemeriksaan yang dikenal adalah Ante Natal Care (ANC), yakni pemeriksaan kesehatan secara rutin selama masa kehamilan untuk memantau kondisi ibu dan janin sekaligus mendeteksi sedini mungkin apabila terdapat risiko atau masalah kehamilan.

Pelayanan ANC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FPKTP) diberikan sebanyak enam kali selama masa kehamilan. Pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh dokter maupun bidan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan ANC pertama (ANC 1) dan pemeriksaan ANC kelima (ANC 5) dilakukan oleh dokter dan dilengkapi dengan pemeriksaan ultrasonografi (USG). Ketentuan ini ditujukan untuk memastikan pemantauan kondisi kehamilan dilakukan secara optimal pada tahapan pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan ini tentunya dapat membantu tenaga kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan janin serta kondisi kehamilan sesuai kebutuhan medis.

Namun, apabila FKTP tidak memiliki dokter atau fasilitas pemeriksaan USG, pelayanan ANC 1 dan ANC 5 tetap dapat diberikan. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh dokter tanpa pemeriksaan USG atau oleh bidan sesuai dengan ketentuan pelayanan yang berlaku.

Selain ANC, terdapat Post Natal Care (PNC), yaitu pelayanan kesehatan setelah persalinan. PNC ditujukan untuk memantau kondisi ibu dan bayi pada masa setelah melahirkan, termasuk memastikan pemulihan ibu berjalan baik serta memberikan edukasi mengenai perawatan bayi dan kesehatan ibu.

Ketiga pelayanan tersebut dapat diakses oleh Peserta JKN di FPKTP.

Bagi Utari, rangkaian pelayanan tersebut memberikan ketenangan karena ia dapat menjalani proses kehamilan dengan pemantauan tenaga kesehatan. Ia juga menyampaikan bahwa bukan hanya dirinya yang memanfaatkan JKN, namun anggota keluarganya juga turut menggunakan JKN ketika membutuhkan pengobatan.

“Bukan hanya saya yang menggunakan JKN. Anggota keluarga saya juga menggunakannya ketika berobat. Jadi, kami merasa menjadi Peserta JKN benar-benar membantu ketika ada kebutuhan kesehatan,” ujarnya.

Ia berharap keberadaan JKN dapat terus berlanjut sehingga manfaat serupa dapat dirasakan lebih banyak masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan akses layanan kesehatan sejak masa kehamilan hingga setelah persalinan.

“Semoga JKN tetap ada dan terus memberikan pelayanan yang baik, supaya masyarakat lain juga bisa merasakan manfaatnya seperti yang saya rasakan. Saat membutuhkan pemeriksaan atau berobat, kita jadi lebih tenang karena ada JKN,” tutup Utari. (Manda)

Read More

Peringatan Maulid Nabi 1448 H di Kanwil Kemenag Sumsel Gelorakan Gerakan Gema Selawat Kebangsaan

Palembang (Kemenag Sumsel) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1448 H di Aula Kanwil Kemenag Sumsel, Rabu (26/8/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penguat spiritualitas sekaligus peresmian pembacaan Kitab Dalailul Khairat guna mendukung Gerakan Nasional Gema Selawat Kebangsaan dan Ngaji Sirah Nawabiyah yang dicanangkan Kementerian Agama RI.

Acara dihadiri secara tatap muka oleh Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Taufiq, Kepala Bidang Penaiszawa Evi Zurfiana Azom, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Efriyansa, serta Ketua DWP Kanwil Kemenag Sumsel Emilia Syafitri Irwan beserta jajaran pengurus. Turut hadir para Ketua Tim Kerja Kanwil Kemenag Sumsel, ASN Kanwil, dan penyuluh agama se-Kota Palembang. Selain pelaksanaan di aula, seluruh peserta juga terhubung secara daring mengikuti rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Nasional yang diselenggarakan Kemenag RI.

Dalam sambutannya mewakili Kakanwil, Kabag TU menegaskan tiga pilar utama bukti kecintaan umat muslim kepada Nabi Muhammad SAW, yakni senantiasa mengingat, menggaungkan selawat, serta meneladani akhlak mulia Rasulullah.

“Secara umum, bukti cinta kita kepada seseorang ditunjukkan dengan selalu mengingat dan sebut namanya. Namun, mencintai Rasulullah SAW membutuhkan tiga hal: ingat kepada beliau, menyebut nama beliau melalui selawat, dan yang paling utama adalah meneladani seluruh jejak langkah serta keteladanannya,” ujar Taufiq.

Lebih lanjut, Kabag TU menekankan keberkahan di balik pembacaan selawat yang membedakannya dari sekadar mengingat sesama manusia.

“"Jika kita mengingat manusia biasa, itu sebatas rindu. Tetapi ketika kita ingat dan berselawat kepada Rasulullah SAW, Allah SWT menjanjikan kebaikan dan keberkahan bagi yang menyebutnya. Karena itu, marilah kita wujudkan bukti cinta tersebut dengan meneladani Rasulullah sebagaimana penegasan 'Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah' dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya. Mengakhiri sambutannya, Kabag TU secara resmi membuka rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi SAW sekaligus peluncuran Gerakan Nasional Gema Selawat Kebangsaan di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel.

“Dengan mengucapkan bismillahir rahmanir rahim, kegiatan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW sekaligus peluncuran Gerakan Nasional Gema Selawat Kebangsaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan secara resmi kita buka,” ungkapnya disambut tepuk tangan hadirin.

Suasana peringatan Maulid semakin khidmat dengan ceramah agama oleh Ustadz Ali Bahsin serta pemaparan panduan bacaan Kitab Dalailul Khairat yang disiapkan sebagai bagian penting dari akselerasi gerakan Gema Selawat Kebangsaan.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Ali Bahsin menegaskan pentingnya meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Ia menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang Rasul dan penutup para nabi (Khataman Nabiyyin), tetapi juga seorang pemimpin negara (presiden) yang kiprah kepemimpinannya dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin.

Ustadz Ali Bahsin menjelaskan bahwa syarat utama untuk mendapatkan rahmat, cinta, dan ampunan dosa dari Allah SWT adalah dengan mengikuti serta meneladani Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, jika umat tidak mengikutinya, mereka tidak akan mendapatkan cinta Allah SWT.

Lebih lanjut, Ustadz Ali Bahsin mengutip Surah Al-Ahzab Ayat 21 yakni Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, untuk menekankan penegasan Allah tentang suri tauladan mulia pada diri Rasulullah. Teladan tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kebaikan di hari akhir, serta banyak mengingat Allah. 

“Segala sikap, perbuatan, dan ucapan manusia semasa hidup akan dipertanggungjawabkan serta dijumpai konsekuensinya di hari akhir kelak,” tegas Ali Bahsin. (Manda)

Read More

Pokja Newsrom Jaga Desa SMSI Jadi Manifestasi Kukuhkan NKRI

JAKARTA — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) organisasi yang menaungi pemilik atau CEO Media di Indonesia, dan merupakan konstituen Dewan Pers tetap berkomitmen tinggi sebagai benteng demokrasi. Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa menjadi manifestasi nyata organisasi ini tetap eksis. Bahkan di tengah eskalasi politik yang cenderung mendaki terkait beberapa persoalan kebangsaan menjadi sorotan publik, SMSI menghadirkan terobosan penting. 

‘’Kegiatan ini, yakni pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa ibaratnya perjuangan trisula, atau tiga agenda penting sekaligus. Pertama sebagai konsituen Dewan Pers, SMSI hadir sebagai ambasador, duta bangsa untuk menunjukkan pada dunia, Indonesia tetap kondusif. Kedua Pokja Newsroom Jaga Desa merupakan afirmasi atas keberpihak SMSI terhadap masalah pedesaan. Dan, ketiga adalah manifestasi nyata menjaga NKRI dengan desa sebagai entitas yang sangat penting.’’ujar Drs Firdaus, Msi, Ketua SMSI Pusat.

Sebagai Ketua organisasi media siber terbesar di dunia, Firdaus lebih spesifik mengatakan, pengukuhan yang diselenggarakan di tengah menghangatnya suhu politik menjelang akhir Agustus menjadi sebuah testomoni khusus. Testemoni dimaksud SMSI ingin mengingatkan dan menyampaikan pesan bahwa idealisme pers harus tetap dijaga.

‘’Tempat ini, Hall Dewan Pers akan menjadi saksi, sekaligus monumen atas komimten SMSI menegukan spirit kebangsaan. Lima provisini yang Pokja Newsroomnya kita kukuhkan bukan program kaleng-kaleng. Karena mereka, lima provinsi ini telah memberikan unjuk bukti dengan program yang sudah dicanangkan SMSI,’’tegasnya. 

Terkait dengan Provinsi yang akan dikukuhkan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembentukan kepengurusan serupa yang telah dimulai di Bali pada awal Juli lalu, kemudian disusul oleh Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau. Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengonfirmasi bahwa pelantikan kelima pengurus provinsi tersebut akan dilakukan secara bersamaan dalam satu seremoni. 

Terkait dengan agenda pengukuhan, Wakil Direktur Pemberdayaan Daerah SMSI Pusat, Drs Jayanto Arus Adi, MM mengungkapkan, setelah lima provinsi yang dikukuhkan di Hall Dewan Pers, dalam waktu tidak terlalu lama daerah-daerah lain akan serentak menyusul. Jayanto Arus Adi, yang juga Ahli Pers Dewan Pers mengakui, keputusan untuk melakukan pengukuhan di tengah spekulasi informasi ‘’Rusuh Agustus Jilid II’’ menjadi sebuah pesan penting. ‘’Kami dan seluruh keluarga besar SMSI percaya rencana aksi unjuk rasa nasional memberikan amunisi moral kegiatan ini. Justru bagi kami momentum sekarang ini sangat penting sebagai pembelajaran berbangsa dan bernegara secara lebih utuh,’’tambahnya.

Masih berelasi dengan dua kegiatan yang momentumnya beririsan, yakni dilakukan pada 27 Agustus ini, Prof Dr Harris Arthur Hedar, SH, MH, CREL mengatakan, SMSI lahir sebagai organisasi profesional, yakni yang berkhikmat di bidang media sadar uintuk memberikan kontribusi riil, yakni menjaga demokrasi. 

Menurutnya SMSI berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, tanpa memiliki kapasitas untuk mencampuri atau menghalangi hak warga negara dalam beraspirasi. Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, SMSI justru menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggotanya di daerah untuk tetap berdiri di koridor pers yang profesional dengan menyajikan informasi yang jernih dan berimbang di tengah situasi nasional yang dinamis. (Manda)

Read More

Polisi Usut Karhutla 350 Hektare di Kaki Bukit Senubut Lahat

LAHAT — Polda Sumatera Selatan melalui jajaran Polres Lahat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menangani empat perkara di wilayah hukumnya. Dari empat perkara tersebut, satu kasus telah naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan W (59) sebagai tersangka, sementara tiga perkara lainnya masih dalam penyelidikan, termasuk kebakaran kawasan kaki Bukit Senubut atau Bukit Jempol yang mencapai sekitar 350 hektare.

Penanganan perkara tersebut menjadi bagian dari langkah Polda Sumsel dalam mengintegrasikan pencegahan, respons cepat di lapangan, dan penegakan hukum untuk mencegah karhutla meluas serta melindungi masyarakat dan lingkungan.

Salah satu peristiwa terjadi di kawasan kaki Bukit Senubut, Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, pada Senin, 24 Agustus 2026. Personel Polsek Merapi Barat bersama pemerintah daerah dan masyarakat langsung melakukan upaya pemadaman secara manual. Kondisi medan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan.

Unit Pidsus Satreskrim Polres Lahat masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Penyidik juga menelusuri ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa yang membakar kawasan tersebut.

Sementara itu, perkara yang telah masuk tahap penyidikan terjadi di Jalan Lintas Lahat-Pagar Alam, Desa Air Dingin Lama, Kecamatan Tanjung Tebat, pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan W (59) sebagai tersangka karena diduga membuka lahan untuk berkebun dengan cara membakar.

Dari penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa satu korek api gas merek Nagoya dan satu bilah parang. Berkas perkara tersangka saat ini masih dalam proses pelengkapan sebelum dilimpahkan kepada pihak kejaksaan.

Tiga perkara lainnya masih berada pada tahap penyelidikan. Kasus kedua terjadi di Desa Muara Cawang, Kecamatan Pulau Pinang. Di lokasi tersebut, penyidik telah memasang garis polisi serta banner peringatan sebagai bagian dari penanganan dan pencegahan.

Kasus ketiga terjadi di Desa Bunga Mas, Kecamatan Kikim Timur, dengan luas lahan terbakar sekitar satu hektare. Penyidik masih mendalami peristiwa tersebut dengan melibatkan pemilik lahan berinisial I dalam proses penyelidikan.

Kasus keempat merupakan kebakaran kawasan kaki Bukit Senubut di Kecamatan Merapi Barat. Penyebab kebakaran masih didalami untuk memastikan fakta kejadian sekaligus menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.

Penanganan perkara karhutla tersebut mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta ketentuan KUHP Nasional sesuai fakta dan hasil penyidikan masing-masing perkara.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan.

“Kami akan menindak tegas setiap bentuk kejahatan lingkungan dan pembakaran hutan yang merugikan masyarakat luas. Tidak ada kompromi terhadap perbuatan yang terbukti melanggar hukum. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar,” tegas Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Polda Sumsel melalui jajaran Polres Lahat juga terus mengedepankan pencegahan, respons cepat, dan penegakan hukum terhadap setiap peristiwa karhutla. Langkah tersebut diarahkan untuk mencegah kebakaran meluas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan wilayah Sumatera Selatan.

Editoe : Manda 

Read More

Hadiri Tasyakuran 10 Ribu Santri Bebas Buta Aksara Al Quran, Dirjen Pendis Gaungkan KBC dan Kemuliaan Guru Ngaji

Palembang (Kemenag Sumsel) -- Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama RI, Amien Suyitno, menggaungkan implementasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sekaligus menegaskan tingginya kemuliaan serta limpahan pahala bagi para pengajar Al-Qur'an. 

Pesan penuh keteladanan tersebut disampaikannya saat menghadiri Tasyakuran 10 Ribu Santri Bebas Buta Aksara Al Quran dan Wisuda Akbar 2026 TKA/TPA Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an (LPPTKA) BKPRMI Sumatera Selatan di Palembang Sport & Convention Center (PSCC), Selasa (25/8/2026). 

 Di hadapan ribuan santri, ustadz-ustadzah, serta jajaran pejabat daerah, Dirjen Pendis membakar semangat para pendidik Al-Qur'an agar senantiasa ikhlas dan bangga atas keahlian serta pengabdian yang dijalani dalam mengentaskan buta aksara Al-Qur'an. 

“Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pahala bagi mereka yang mengajar dan membantu guru-guru ngaji sangatlah besar,” pesan Suyitno. 

 “Jangan pernah mengeluh apalagi sekadar berpikir duniawi; sebab jika kebaikan dan kemuliaan akhirat sudah kita dapatkan, kebahagiaan serta kesejahteraan dunia pun insyaallah akan mengikutinya,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Suyitno memaparkan bahwa Kementerian Agama terus mendorong penguatan karakter peserta didik melalui pilar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Salah satu manifestasi utamanya adalah penanaman nilai rukun cinta lingkungan yang melahirkan konsep Ekoteologi, yaitu pendidikan keagamaan yang mengajarkan kepedulian terhadap kelestarian alam. 

“Melalui Kurikulum Berbasis Cinta, kita tanamkan nilai rukun cinta, salah satunya cinta lingkungan yang melahirkan ajaran Ekoteologi. Konsep ini mendidik kita untuk merawat alam dan menanam kehidupan bagi generasi mendatang, yakni menjadikan alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan mitra kehidupan yang harus dicintai dan dijaga keasriannya,” pungkasnya. 

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang hadir langsung memberikan apresiasi penuh atas kegiatan ini. Ia menegaskan dukungan total pemerintah daerah terhadap penguatan sarana pendidikan Al-Qur'an dan kelestarian lingkungan di Sumsel, termasuk memfasilitasi pencetakan buku kurikulum serta legalitas TPA di seluruh daerah.

Dukungan tersebut diperjelas oleh Ketua Umum DPW BKPRMI Sumsel, Firdaus, saat menyampaikan laporan pelaksanaan program terobosan BKPRMI yang berbasis digital dan aksi nyata.

“BKPRMI kini meluncurkan aplikasi Mengaji untuk memantau capaian santri yang targetnya menjangkau 1,5 juta anak di Sumsel. Kami juga siap mendistribusikan buku Kurikulum Ekoteologi, memasang 2.500 pelang TPA Tahfiz dengan dukungan penuh Bapak Gubernur, hingga membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mengawal sengketa lahan masjid, madrasah, dan pesantren,” ungkap Firdaus.

Kemeriahan tasyakuran dan wisuda akbar ini dihadiri oleh 2.000 santri secara offline di PSCC dan 8.000 santri secara online dari 17 kabupaten/kota se-Sumsel. Turut hadir jajaran Forkopimda Sumsel, para Bupati/Walikota, Kakanwil Kemenag Sumsel Syafitri Irwan, Rektor UIN Raden Fatah Palembang Muhammad Adil, serta Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang Mukmin.

Editor : Manda 

Read More

Dukung Program Presisi, Sespimmen Polri Bekali Personel Polres Muba di Era Digital

MUSI BANYUASIN — Polda Sumatera Selatan memperkuat transformasi sumber daya manusia kepolisian di era digital melalui kegiatan sosialisasi “Transformasi Polri di Era Digital: Penguatan Profesionalisme, Integritas, dan Pelayanan Presisi dalam Mewujudkan Kepercayaan Masyarakat” di Markas Komando Polres Musi Banyuasin, Senin (23/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan personel dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepolisian yang cepat, transparan, humanis dan akuntabel.

Sosialisasi difasilitasi Kapolres Musi Banyuasin AKBP Adik Listiyono, S.I.K., M.H., dan dipimpin Peserta Pendidikan Sespimmen Polri Angkatan LXVII, Tony Saputra. Kegiatan diikuti 25 personel perwakilan berbagai fungsi kepolisian, mulai dari SPKT, Reskrim, Intelkam, Binmas, Samapta, Lantas, SDM hingga Humas.

Transformasi digital menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perubahan karakter masyarakat yang semakin kritis sekaligus perkembangan pola kejahatan yang bergeser dari kejahatan konvensional menuju kejahatan berbasis teknologi dan siber.

Dalam pembekalan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) sebagai instrumen pendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Materi juga menekankan penerapan lima nilai utama pelayanan publik Presisi, yakni Cepat, Mudah, Transparan, Humanis dan Akuntabel (CMTHA). Para peserta kemudian mengikuti diskusi interaktif untuk merumuskan langkah perbaikan nyata atau quick win yang dapat diterapkan pada satuan kerja masing-masing.

Peserta Pendidikan Sespimmen Polri Angkatan LXVII, Tony Saputra, menegaskan bahwa transformasi digital tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi harus diikuti perubahan pola pikir dan budaya kerja personel.

“Transformasi sejati bukan sekadar soal teknologi baru, melainkan cara berpikir dan cara melayani yang baru. Setiap anggota Polri adalah representasi institusi di mata masyarakat,” tegas Tony Saputra.

Peningkatan kompetensi digital personel diharapkan dapat mendukung pelayanan kepolisian yang lebih responsif sekaligus memperkuat kemampuan menghadapi berbagai tantangan keamanan di era teknologi informasi, termasuk ancaman kejahatan siber, penyebaran informasi palsu dan manipulasi informasi.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari penguatan kapasitas personel di jajaran Polda Sumsel.

“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi transformasi digital di jajaran Polda Sumsel merupakan wujud nyata Polri dalam memperkuat stabilitas keamanan sekaligus menghadirkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, transparan dan akuntabel,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Menurutnya, penguasaan teknologi harus berjalan beriringan dengan profesionalisme dan integritas. Teknologi merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sementara sikap humanis dan orientasi kepada masyarakat tetap menjadi fondasi utama pelaksanaan tugas kepolisian.

Melalui sosialisasi tersebut, Polres Musi Banyuasin diharapkan semakin siap menghadapi dinamika tugas kepolisian di era digital dengan meningkatkan kompetensi personel, memperkuat budaya kerja yang adaptif serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Polda Sumatera Selatan untuk terus membangun sumber daya manusia Polri yang profesional, berintegritas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi guna memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan.

Editor : Manda 

Read More

BPJS Kesehatan Cabang Palembang Pastikan Data Peserta Terhubung dalam Integrasi Skrining TB Program Cek Kesehatan Gratis (CKG)

 

Palembang — Integrasi penemuan kasus tuberkulosis (TB) dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Palembang diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk memastikan data kependudukan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersambung agar masyarakat yang ditemukan membutuhkan layanan dapat segera memperoleh penanganan.

kegiatan Tracing Tuberkulosis Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berlangsung di lokus Puskesmas Sukarami, Jl Perindustrian II Joglo - Sukarami Indah RT 08 RW 03 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Senin 24 Agustus 2026 juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus bersama Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus.

BPJS Kesehatan Cabang Palembang turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama pemangku kepentingan terkait. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan koneksi data Peserta JKN, sehingga hasil penelusuran dan pemeriksaan kesehatan dapat didukung dengan data peserta yang sesuai.

Kunjungan kerja kedua wakil menteri tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan penemuan kasus TB yang terintegrasi dengan CKG di wilayah Kota Palembang. 

Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus menekankan pentingnya sinkronisasi data antar lembaga agar masyarakat tidak mengalami kendala ketika membutuhkan layanan kesehatan.

“Data Dukcapil harus sinkron agar ketika terhubung ke BPJS Kesehatan tidak menimbulkan kendala bagi masyarakat. Karena itu, dalam kegiatan seperti ini perlu ada Dukcapil, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan, terutama ketika dilakukan pengecekan data peserta PBI,” ujar Benyamin.

Bagi masyarakat, keterhubungan data tersebut dapat memberikan manfaat langsung. Ketika identitas kependudukan, data kepesertaan JKN, dan informasi terkait layanan kesehatan dapat terhubung dengan baik, petugas di lapangan memiliki dasar data yang lebih akurat untuk menentukan tindak lanjut terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Integrasi skrining TB ke dalam Program CKG juga menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia sekaligus langkah untuk memperkuat implementasi strategi eliminasi TB.

Melalui pendekatan terintegrasi, penemuan kasus TB tidak hanya diarahkan pada pemeriksaan, tetapi juga memastikan masyarakat yang teridentifikasi dapat terhubung dengan sistem pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan. Hal ini menjadi penting mengingat penanganan TB membutuhkan kesinambungan mulai dari penemuan kasus, diagnosis, pengobatan hingga pemantauan kepatuhan pasien menjalani terapi.

Kehadiran BPJS Kesehatan dalam kegiatan tersebut turut memperkuat sisi pelayanan dari proses integrasi tersebut. Dengan dukungan koneksi data kepesertaan JKN, proses identifikasi peserta dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi bersama Dukcapil dan instansi terkait.

“Validasi data Peserta itu sangat penting, untuk itu kami selalu mengedukasi Peserta JKN untuk segera melapor jika terdapat perubahan data. Terlebih sudah banyak kanal administrasi yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti Whatsapp Pandawa di nomor 0811-8165-165, Aplikasi Mobile JKN. Loket BPJS Kesehatan juga ada di Mal Pelayanan Publik, jadi ini tentunya dapat membantu Masyarakat dalam mengurus data administrasi,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Muhammad Fakhriza yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Syska Mayasari.

Dengan integrasi CKG dan tracing TB yang didukung data lintas sektor, upaya menemukan kasus secara lebih dini diharapkan dapat semakin efektif sekaligus mempercepat masyarakat memperoleh penanganan. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun layanan kesehatan yang lebih terhubung dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kota Palembang. 

Editor : Manda

Read More

Kasrem 044/Gapo Ikuti Jalan Santai, Senam Bersama dan Lomba Gembira di Pemprov Sumsel

Penrem 044/Gapo 23 Agustus 2026

Palembang – Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kasrem 044/Gapo mengikuti kegiatan Jalan Santai, Senam Bersama dan Lomba Gembira yang digelar di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Minggu (23/8/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Sumsel tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat. Ribuan peserta dari kalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta masyarakat sekitar turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan yang mengusung semangat kebersamaan dan kegembiraan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan diawali dengan jalan santai yang dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang. Para peserta menempuh rute yang telah ditentukan dengan suasana penuh keakraban, sebelum kembali ke halaman Kantor Gubernur Sumsel sebagai titik finish.

Usai jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama yang diikuti secara antusias oleh seluruh peserta. Suasana semakin meriah dengan digelarnya berbagai lomba gembira yang melibatkan peserta dari berbagai kalangan.

Selain rangkaian olahraga dan perlombaan, kegiatan juga dimeriahkan dengan pameran perumahan bersubsidi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari upaya memberikan informasi dan kemudahan akses kepada masyarakat. (Manda)

Read More

Ditjen Pajak dan Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Pemalsuan Meterai, Potensi Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun

​JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat pemalsuan meterai bernilai puluhan miliar rupiah. Operasi pengungkapan yang berlangsung pada 24 Juni hingga 2 Juli di lima wilayah—DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara—menetapkan 16 orang sebagai tersangka.

​Para tersangka memiliki berbagai peran, mulai dari produsen, distributor, pelaku daur ulang, hingga penjual secara langsung maupun melalui platform marketplace.

​Poin-Poin Utama Pengungkapan Kasus:

​Skala Operasi dan Barang Bukti: Selama setahun terakhir, sindikat ini diperkirakan telah menjual 4.007.334 keping meterai palsu dengan omzet mencapai Rp40,07 miliar. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 3.438.541 keping meterai siap edar serta mesin cetak berkapasitas 900.000 keping per 10 hari.

​Potensi Kerugian Negara: Total barang bukti fisik dan potensi produksi dari bahan baku yang ditemukan (mencapai lebih dari 33 juta keping per gulung) diperkirakan mencapai 103,4 juta keping meterai. Hal ini berpotensi merugikan negara hingga Rp1,034 triliun.

​Dampak terhadap Penerimaan Negara: Bea meterai merupakan salah satu instrumen penerimaan perpajakan yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, atau dokumen transaksi di atas Rp5 juta dengan tarif Rp10.000 per dokumen. Peredaran meterai palsu secara langsung menghilangkan potensi penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara untuk pembiayaan infrastruktur dan program publik.

​Pemerintah terus mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk selalu membeli meterai dari saluran resmi guna menghindari penggunaan barang ilegal yang merugikan penerimaan negara. (Red)

Read More

11 Personel Subsatgas Tulung Selapan Tangani Karhutla di Lahan Gambut PT Samora

OGAN KOMERING ILIR — Polda Sumatera Selatan melalui Subsatgas Polres Ogan Komering Ilir Posko Tulung Selapan mengerahkan personel gabungan dalam Operasi Aman Nusa II untuk memadamkan titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di areal PT Samora, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pemadaman dipimpin Padal IPDA Herman Colt, S.H., bersama 11 personel Subsatgas Posko Tulung Selapan pada Minggu, 23 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung pukul 13.00 WIB hingga 18.00 WIB untuk menangani lahan terbakar seluas lebih kurang 2 hektare.

Petugas melakukan penyisiran dan pemadaman langsung pada satu titik api. Proses pemadaman menghadapi kendala karena lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, sehingga api di bawah permukaan tanah sulit dipadamkan sepenuhnya.

Kasatgas Ops Aman Nusa II Polda Sumsel bersama jajaran kepolisian resort terus memantau kesiapan operasional personel di lapangan. Koordinasi lintas sektor juga diperkuat untuk mempercepat penanggulangan karhutla di tingkat kewilayahan.

Penanganan tersebut diarahkan untuk menghentikan perambatan api serta menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Kehadiran personel di lokasi juga menjadi bagian dari upaya penanganan titik rawan karhutla.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen institusi dalam melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. "Kami memastikan seluruh rangkaian operasi berjalan maksimal demi memberikan rasa aman kepada masyarakat," ujar Nandang.

Polda Sumatera Selatan mengimbau masyarakat dan pihak korporasi meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada posko terdekat apabila menemukan tanda-tanda karhutla agar dapat ditangani dengan cepat.

Operasi penanganan karhutla terus dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Sumatera Selatan. (Manda)

Read More