MPK DAN PAO PB HMI TAK BISA LAGI MENJADI HARAPAN

Palembang - LSP/Dinilai PB HMI inskonstitusional dan semena-mena dalam menegakkan dan mengimplementasikan konstitusi aturan dan cara main dijadikan semaunya saja sesuai kepentingan itulah yang dilakukan Oknum pengurus PB HMI. 

Bahkan mendiamkan kesengajaan politik balas dedam Kepada Pengurus BADKO HMI SUMBAGSEL serta Panitia MUSDA BADKO HMI SUMBAGSEL. 

"Kami mendesak Majelis Pengawas Konsultasi Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) mengambil langkah tegas dengan mengabulkan tuntutan dan gugatan surat yang dikirimkan ke PB HMI dan ke MPK PB HMI Agar Pengurus SAH mandataris Pengurus Badko HMI sumbagsel dapat tetap menggelar MUSDA BADKO HMI SUMBAGSEL dengan tetap menjalankan sesuai aturan AD/ART HMI secara Konstituen", Ujar Kevin Andrian Islan Kader HMI Cabang Palembang sekaligus Ketua Pelaksana MUSDA

Desakan tersebut disampaikan dengan mengirim surat ke MPK PB HMI dengan Poin-Poin sebagai berikut :

• Meminta dan Memohon Kepada MPK PB HMI untuk Membatalkan Keputusan CARATEKER BADKO HMI SUMBAGSEL Periode 2021-2023 atau jika ada oknum yang mencoba memaksakan kehendak dan membuat surat mengatas namakan PB HMI tanpa sepengetahuan Ketua Umum PB HMI agar dapat di berikan teguran keras dan sangsi tegas

• Meminta dan Memohon Kepada MPK PB HMI untuk Merekomendasikan MUSDA BADKO HMI SUMBAGSEL tetap dilaksanakan dan dijalankan oleh Kepengurusan BADKO HMI SUMBAGSEL Periode 2021-2023 yang dipimpin Oleh Kakanda DEDE IRAWAN sbg Ketua Umum, karena BADKO HMI SUMBAGSEL sudah melakukan tahapan dan bersurat ke PB HMI yang isinya memberitahukan tahapan MUSDA telah dilaksanakan mulai dari April 2024 dan melaksanakan sesuai mekanisme dan aturan AD/ART HMI. Namun saat ini telah dicederai oleh oknum-oknum PB HMI yang menyatakan Rapat harian namun hanya berisi beberapa orang saja terkesan dipaksakan dan mengada-ada. Setau kami PB HMI kalo rapat harian dalam membahas sesuatu yg besar tidak pernah tidak quorum kehadiran pengurus nya. Ditambah lagi Ketua Umum tidak ikut serta dalam membahas hal tersebut. Kasih sangsi dan pecat saja itu pengurus dungu dan berani beraninya mereka seperti itu. Apalagi itu ketua PAO PB cuma bisa diam saja terkesan pasrah. Kalo tidak sanggup mengemban Amanah menegakkan Konstitusi ya mundur Saja.

Landasan:

1. RAHAR yang dilakukan PB HMI per Tangal 10 Mei 2024 Diduga tidak Quorum dan tidak dihadiri oleh Ketua Umum PB HMI yang menghasilkan keputusan hanya membahas Carateker BADKO HMI SUMBAGSEL yang Cukup Krusial / urgent terkait keputusannya maka Ketua Umum PB HMI yang mempunyai Legitimasi Kuat dan tentu wajib hadir di tengah forum RAHAR tersebut.

2. SK Carateker BADKO HMI SUMBAGSEL Ter-tanggal 10 Mei 2024 Dianggap tidak sah secara Administrasi karena di Tanggal tersebut Ketua Umum PB HMI sedang tidak berada di JAKARTA. 

3. Ketua Umum BADKO HMI SUMBAGSEL beserta Jajaran telah menjalankan Amanah PB HMI untuk segera Ber-MUSDA dan telah dilaksanakan Tahapan MUSDA mulai sejak bulan April namun dicederai oleh oknum-oknum di PB HMI yang menginginkan di Carateker dan tidak adil dalam keputusan tsb. Objektif nya BADKO-BADKO diluar BADKO SUMBAGSEL dibiarkan saja melaksanakan MUSDA oleh kepengurusan Periode nya meskipun sudah melebihi ketetapan Bulai Mei dan mereka tidak di Carateker. Disini kami mempertanyakan dan meminta Hak dan Keadilan Kami.

4. Surat Pemberitahuan MUSDA telah dikirim ke PAO PB HMI sejak April 2024. Artinya kami telah mengikuti Mekanisme sesuai kehendak kebijakan PB HMI namun tetap saja di Carateker dan hanya BADKO kami saja yang dicarateker sedangkan BADKO lain bahkan baru melaksanakan MUSDA di bulan July dan Agustus contohnya BADKO JAMBI dan silahkan di lihat data ini dan dievaluasi ternyata BADKO lain tidak semuanya ber MUSDA di Bulan Mei namun Mereka Bermusda melebihi dari bulan ditentukan tetapi tetap tidak di Carateker. 

5. Adapun beberapa Cabang dan Pengurus BADKO yang bersurat ke PB HMI yang meminta untuk Karateker BADKO HMI SUMBAGSEL dianggap tidak sah karena Cabang tsb seharusnya evaluasi bahwa mereka sudah lama masa periodesasi habis secara Konstitusi, dan hanya 3-4 Cabang dari 19 Cabang di SUMBAGSEL. Salah satu Pengurus BADKO yang bersurat juga sudah lama di pecat dan SP3 dari struktur BADKO HMI SUMBAGSEL.

6. PB HMI seharusnya meminta keterangan terlebih dahulu kepada BADKO HMI SUMBAGSEL sebelum mengambil keputusan Carateker BADKO HMI SUMBAGSEL, namun belum pernah ada pemanggilan atau dimintai keterangan hingga saat ini oleh PB HMI.

7. Keputusan Carateker untuk BADKO HMI SUMBAGSEL adalah Kedzaliman Struktural. Dari sekian Banyak BADKO HMI di Indonesia yang belum menjalankan MUSDA kenapa hanya kami yang di Carateker (Tanda Tanya Besar ?), Jelas ini adalah Kepentingan kelompok ataupun oknum atas upaya kezaliman tersebut. MPK disini harus tegas jangan ompong seperti ini, karena bisa jadi hal serupa aka terulang kembali jika PB HMI didiamkan dan tidak di tegur.

8. Jabatan adalah amanah yang diambil sumpahnya atas nama Allah SWT Tuhan semesta Alam, maka jalankan lah amanah ini untuk berbuat baik sesama Hamba Nya. Bukan digunakan untuk mendzalimkan Hamba Nya.

Dengan ini kami meminta MPK PB HMI untuk dapat memberikan uluran tangan sebagai penjaga marwah HMI jangan ada oknum yang semena – mena memporak porandakan kepengurusan yang sah dan siap untuk menggelar MUSDA BADKO 

Lebih lanjut Kevin Adian Islan selaku Ketua Pelaksana mengatakan beserta jajaran merasa integritas sebagai kader HMI yang siap menghibahkan waktu tenaga untuk mensukseskan MUSDA BADKO sia-sia jika MUSDA BADKO tidak digelar. 

Selain itu MPK PB HMI dan PB HMI harus bias lebih Objektif jangan mengakomodir kepentingan gelab yang justru akan menjerumuskan organisasi HMI ke lembah sejarah kelam.

"Saya tahu kepengurusan HMI BADKO SUMBAGSEL meskipun diam pasti sangat kecewa dan tentu kami akan terus mengkonsolidasikan seluruh komponen untuk mendesak dan jika tidak di indahkan jangan salahkan jika ada gerakan tambahan yang itu tentu akan lebih merusak citra HMI di Publik maka kami juga berhak membawa kepengurusan ini hingga selasai dan purna tugas karena sejatinya kami siap dan mampu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada cabang-cabang yang mengamanahkan ke kami

Karena itu, kami menerangkan MPK PB HMI Harus melek jangan diam dan menjadi tameng melindungi kebobrokan dan arogansi oknum pengurus PB HMI yang seperti pembegal yang haus akan hasrat politiknya saja. 

PB HMI harus di Ingatkan karena MPK PB HMI kami yakini sudah barang tentu paham terkait proses berjalannya organisasi HMI yang sama-sama kita cintai ini jangan pembegalan kepengurusan ini dibiarkan dan menjadi tradisi buruk yang nanti akan terus berulang yang sangat merugikan berjalannya roda organisasi," pungkasnya.

Read More

Danrem 044/Gapo Turut Tinjau Latmagab Super Garuda Shield

Penrem 044/Gapo, 29 Agustus 2024

OKU Timur – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, S.Sos., M.M meninjau Latmagab Super Garuda Shield, bertempat di Puslatpur Kodiklatad jalan lintas Sumatra Desa Sungai Tuha Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, Kamis (29/8/2024).

Dilansir melalui rilisnya, Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari menerangkan, “Pada hari ini, Danrem 044/Gapo menghadiri Latmagab Super Garuda Shield di Omiba. Kegiatan Latma diselenggarakan mulai tanggal 26 Agustus hingga 06 September 2024,” katanya.

“Kegiatan latihan ini, mendapatkan kunjungan dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono serta Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali,” imbuh Kapen.

Latihan dengan materi Air Bone diikuti oleh Personil Penerjun dari Indonesia (Yonif 330/TD dan Yonko 467), US Army dan Jepang/JGSDF.

Lanjut Kapenrem, “Ini merupakan latihan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan Operasi Gabungan Bersama yang didukung oleh Staf Fungsi Gabungan serta Komando Pengendalian (Kodal) antara kemampuan gabungan Tiga Matra (AD, AL dan AU),”.

“Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kerja sama bilateral antar militer dan hubungan militer yang positif.” tutupnya.

Read More

Yayasan Harapan Mulia klarifikasi pasca musibah tersengatnya 2 murid di SD harapan mulia

Palembang - LSP/Terkait kejadian 2 murid SD harapan mulia yang tersengat listrik pada rabu (28/8/2024) kemarin, Ketua yayasan Harapan mulia, Dr. Ir. Hj. Umi Rosidah, M.Si Menjelaskan saat kejadian, orang tua korban sedang berada di parkiran mobil menunggu anaknya yang sedang bermain setelah jam sekolah usai. 

Ketua yayasan menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya yayasan Harapan mulia, yayasan sudah meminta pihak PLN untuk mengevaluasi keberadaan kabel listrik tersebut 

Ketua yayasan enggan menyalahkan pihak lain, namun berharap agar kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak 

Menurutnya, kejadian tersebut merupakan suatu musibah yang tidak dapat diprediksi / diperkirakan sebelumnya. 

Namun sebagai langkah antisipasi, pihak sekolah sejatinya sudah mengingatkan semua warga sekolah agar saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain. 

Kepala sekolah SD harapan mulia, Hartini, S.Ag mengatakan Musibah tersebut berlangsung sangat cepat. 

Melihat insiden itu, petugas keamanan langsung menarik korban yang masih tersengat listrik dan mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit menggunakan mobil wali murid lain yang berada di parkiran sekolah. 

Namun nahas, korban harris yang sempat dilarikan ke RS Ak. Gani tidak tertolong dan meninggal dunia. Sedangkan korban Bima dilarikan orang tuanya ke RS Siloam palembang. 

Pihak sekolah terus mendampingi keluarga korban harris sampai malam di rumah duka yang kemudian dilanjutkan pemakaman keesokan harinya. 

Pihak sekolah juga turut hadir dan membantu kegiatan yasinan tahlilan di kediaman Alm. Harris 

Kemudian pihak sekolah kita juga melihat kondisi Bima yang mengalami luka bakar di punggunya di RS siloam yang saat ini sudah membaik. 

Pihak RS siloam masih belum memperbolehkan Bima untuk pulang karena masih perlu dilakukan observasi oleh dokter anak. 

Pihak sekolah juga berusaha menghibur dan menguatkan keluarga korban agar kuat menerima musibah tersebut. Keluarga korban pun telah ikhlas menerima kejadian musibah tersebut 

Dari kejadian musibah tersebut, sekretaris yayasan harapan mulia, dr. Muhammad Abdul Basith, Sp.JP menyampaikan belasungkawa yang sedalamnya kepada keluarga  besar alm. Harris 

Pihak sekolah telah melakukan langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang baik di sd harapan mulia maupun  di sekolah lain 

Pihak sekolah telah berkoordinasi dengan pihak PLN agar jaringan kabel listrik tersebut segera di evaluasi dan saat ini jaringan kabel tersebut sudah di evaluasi oleh pihak PLN

Pihak sekolah juga akan  mengevaluasi seluruh lingkungan sekolah, mengevaluasi alat sekolah, menambah fasilitas keselamatan sehingga dapat melakukan penanganan yang  cepat dan tepat kedepannya 

Selain dari segi pendidikan, keselamatan warga sekolah juga menjadi prioritas yayasan agar tidak terjadi musibah serupa kedepannya. (Manda) 

Read More

Keluarga Siswa Tersengat Listrik Di Sekolah Ikhlas

Foto : kondisi rumah duka saat akan dikebumikan

Palembang - LSP/Satu dari dua siswa SD IT Harapan Mulia  Palembang bernama Haris Fathan (11) yang dinyatakan meninggal dunia setelah tersengat aliran listrik ketika sedang bermain di halaman sekolahnya, telah berada di rumah duka pada Rabu (28/08/2024).

Dari pantauan  di rumah duka , yang berada di jalan Faiqh Usman, Lorong Bakti, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, tetlihat warga sekitar dan pihak keluarga masih berdatangan  untuk menguatkan keluarga yang di tinggalkan almarhum Haris Fathan. 

di ungkapkan  ayah korban, Setiadi Harjanto,  awalanya dirinya diberitahu oleh pihak sekolah bahwa anaknya di bawa ke rumah sakit setelah tersengat listrik. 

"Saya di beritahu dan langsung meluncur ke kerumah sakit melihat kondisi anak saya sudah koma ,meski pihak dokter sudah berupaya namun anak saya  sudah tidak bisa di selamatkan lagi, " Ungkap Setiadi Harjanto  ketika ditemui di rumah duka.

Foto : ayah korban, Setiadi Harjanto

Meski terlihat masih tidak menyangka sang anak pergi meninggalkan nya untuk selama-lamanya, setiadi mengatakan tidak akan mengungkit siapa yang salah yang mengakibatkan anaknya meninggal. 

"Saya dan  keluarga sudah ikhlas dan pasrah terkait meninggal nya anak saya akibat tersengat listrik, " Ujarnya. 

masih di katakan  Setiadi di tanya soal  firasat sebelum anaknya meninggal, dirinya dan keluarga tidak mempunyai firasat apapun . 

"Pagi nya sebelum anak saya dikabarkan meninggal, seperti biasa sebelum pergi sekolah saya sempat bercanda sama dia,  karena dia ini anak bungsu dari 3 bersaudara dan tidak mempunyai firasat apapun sampai mengantarnya ke sekolah bersama ibunya, " Jelas Setiadi Harjanto. 

Jenazah Haris Fathan telah di kebumikan di Tempat Pemakaman Umum Talang Petai, Tegal Binangun Plaju Palembang.

Read More

Bung Baja Sriwijaya Deklarasikan Pemilu Damai

Palembang - LSP/Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024, Barisan Advokat-Jawara (Bung Baja) Sriwijaya melaksanakan deklarasi siap mendukung Polda Sumsel dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Di Kantor Komando Pusat Bung Baja Samping Bintang Interior, Jl. H. Abdul Rozak, 2 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Rabu (28/8/2024).

Ketua Umum Barisan Advokat Jawara (Bung Baja) Sriwijaya Adv Idasril Firdaus Tanjung SE., SH., MM.,MH, dalam sambutannya mengatakan, bahwa deklarasi ini dijadikan motivasi bagi rekan-rekan kami khususnya Ketua ormas, Ketua Paguyuban, warga masyarakat Kota Palembang untuk berkomitmen menjaga agar Sumsel Zero Konflik.

“Kita jaga Sumsel agar tetap aman dan kondusif. Maka dari itu, kita hindari hoax, caci maki, dan pilih pemimpin yang diharapkan,” katanya.

Tidak hanya itu, Bung Baja Sriwijaya akan membantu Polda Sumsel baik dakam bersama-sama menjaga keamanan maupun menghindari aksi-aksi provokatif dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami Barisan Advokat – Jawara Sriwijaya dengan ini mendeklarasikan Pilkada Damai, menjaga ketertiban. Dan kami mendukung Polda Sumsel dalam menjaga ketertiban di Sumatera Selatan,” tegasnya.

Adv Idasril Firdaus Tanjung SE., SH., MM.,MH, juga mengharapkan setelah kegiatan ini, “akan semakin terjalin hubungan yang erat baik hubungan komunikasi dan hubungan tali silahturahmi dengan pihak Polda Sumsel,” pungkasnya.

Turut hadir, Wakil Ketua Umum DPP Bung Baja, Romlan Zakaria, Sekjen DPP Bung Baja Sriwijaya, SD Darlis, Bendahara Umum, Adv. Maya Puspa Rivanita, Ketua Wanita Baja dan Anggota Barisan Advokat-Jawara Sriwijaya

Read More

Protes Keras: Bakar Ban dan Panjat Pagar, Massa Desak Pj Gubernur Sumsel Tindak Cepat

Palembang - LSP/Sejumlah massa aksi dari Aliansi Pengguna Sungai Lalan kembali turun ke jalan dan mengepung Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rabu (28/08/24). 

Gelombang protes ini semakin memanas setelah dua hari aksi sebelumnya, pada 26 dan 27 Agustus 2024, tak membuahkan hasil yang diinginkan.

Para demonstran menuntut Pj Gubernur Sumsel untuk segera mundur dari jabatannya, lantaran gagal menginstruksikan pembukaan kembali jalur Sungai Lalan yang telah lumpuh lebih dari sebulan akibat robohnya Jembatan P6. 

Koordinator aksi, Dedy Irawan, dalam orasinya mengutuk keras apa yang ia sebut sebagai “kejahatan terhadap rakyat.” Menurutnya, situasi ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk pengabaian serius terhadap nasib masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada Sungai Lalan.

"Sudah lebih dari sebulan jalur ini terblokir, 100 kapal tongkang terjebak, dan ribuan warga terancam kehilangan mata pencaharian. Ini bukan sekadar kelalaian, ini kejahatan terhadap rakyat!" seru Dedy dengan nada marah.

Situasi di lokasi aksi semakin memanas ketika massa mulai membakar ban di pintu gerbang Kantor Gubernur. Beberapa demonstran bahkan nekat memanjat pagar kantor sebagai bentuk kekecewaan atas tidak adanya tindakan konkret dari pemerintah daerah.

"Hingga hari ini, Pj Gubernur maupun Pj Bupati Musi Banyuasin belum mengambil langkah apapun untuk membuka jalur yang menjadi urat nadi ekonomi wilayah ini," tambah Dedy.

Penutupan Sungai Lalan telah menghantam sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan, menjerumuskan ribuan warga ke jurang kehancuran ekonomi. 

"Ini bukan hanya kelalaian, ini sabotase ekonomi rakyat. Pemerintah seolah sengaja mempermainkan nasib ribuan keluarga yang bergantung pada sungai ini," lanjutnya dengan nada semakin keras.

Koordinator lapangan, Ibrahim, menuduh pemerintah daerah hanya berusaha memperpanjang krisis ini dengan menggelar rapat demi rapat tanpa hasil nyata. "Ini bukan lagi soal rapat. Kami membutuhkan aksi nyata, bukan janji kosong," tegasnya.

Ibrahim juga menuntut agar Presiden RI, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menkopolhukam, dan Menteri Investasi segera turun tangan untuk mengatasi krisis yang sudah menjadi isu nasional ini. 

Menurutnya, kelambanan penanganan telah mengancam perekonomian rakyat Sumatera Selatan dan merusak iklim investasi di Indonesia.

"Kami beri batas waktu. Jika tidak ada tindakan nyata untuk membuka akses jalur Sungai Lalan, kami akan menuntut Pj Gubernur dan Pj Bupati untuk segera mundur," ancam Ibrahim.

Aliansi ini juga mendesak Pj Gubernur Sumsel untuk segera memerintahkan pembersihan reruntuhan Jembatan P6 yang menghalangi jalur pelayaran Sungai Lalan. 

"Sungai ini adalah urat nadi ekonomi rakyat, dan harus segera dipulihkan fungsinya," tandas Dedy.

Sebagai langkah berikutnya, Aliansi Pengguna Sungai Lalan menginstruksikan seluruh elemen masyarakat Sumatera Selatan untuk bersiap melakukan aksi yang lebih besar. Ribuan warga telah diminta untuk mengepung Kantor Gubernur Sumsel dan Kantor Bupati Musi Banyuasin hingga tuntutan mereka dipenuhi.

"Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Perjuangan ini bukan sekadar tuntutan, tetapi perlawanan demi masa depan kita," pungkasnya tegas.

Menanggapi aksi demo, Sekda Provinsi Sumsel Edward Chandra mengatakan, terima kasih atas penyampaian aspirasinya. Tapi Pak PJ Gubernur saat ini sedang berada di Jakarta untuk mengurus persoalan ini. 

"Persoalan Lalan ini sudah difasilitasi oleh Pak PJ Gubernur, Pak Kapolda dan pihak Kejaksaan yang dipimpin oleh Pak PJ Gubernur," ujarnya. 

Dia menuturkan, hari ini adalah rapat terakhir untuk menyepakati bahwasanya asosiasi sudah menyanggupi untuk menyelesaikan kerugian terutama untuk perbaikan jembatan tersebut. 

"Pak PJ Gubernur sudah mengarahkan pihak asosiasi untuk memberikan santunan agar dituntaskan, termasuk ganti rugi dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat itu sudah disepakati oleh asosiasi," katanya.

Dia menuturkan, PJ Muba besok untuk mengecek lokasi didampingi provinsi untuk menindaklanjuti.  "Ini butuh proses untuk puing-puing itu akan jadi prioritas untuk diangkat. Sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali," ucapnya.

"Untuk dampak sosial itu sudah disepakati oleh asosiasi yang akan bertanggung jawab, termasuk untuk pembangunan jembatan itu juga menjadi tanggung jawab asosiasi.  

Prosesnya akan melalui Tim ahli dan tim ahli akan menghitung seluruh biaya pembangunan jembatan tersebut.

"Pembangunan juga akan dikawal oleh Kejaksaan dan kepolisian. Sedangkan untuk proses hukum penyidikan itu menjadi ranah kepolisian," tambahnya. 

Untuk surat kesepakatan, sambung Edward Chandra, kesepakatan belum ditandatangani PJ Gubernur.  "Yang terpenting asosiasi sudah menandatangani kesepakatan tersebut, sehingga itu bisa menjadi pegangan kita, untuk melegalkan lagi supaya dijalankan," bebernya. 

"Surat kesepakatan itu belum ditandatangani oleh PJ gubernur dan PJ Bupati. Di berita acara itu nanti dijelaskan poin-poin tanggung jawab dari asosiasi termasuk dampak sosial santunan dan lain-lain yang menjadi tanggung jawab asosiasi," tandasnya. (Manda)

Read More

Jobfair 2024 di SMKN 6 Palembang: Kolaborasi Industri untuk Merdeka dari Pengangguran

Palembang - LSP/Jobfair tahun 2024 yang digelar di aula SMKN 6 Palembang pada tanggal 28-29 Agustus 2024 bertema "Jobfair Merdeka SMKN 6 Palembang, Perkuat Kolaborasi Bersama Industri untuk Merdeka dari Pengangguran". 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas, Drs. Hasan, M.Si, serta Kasi Peserta Didik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Misral, S.Sn, M.Sn.

Kepala Sekolah SMKN 6 Palembang, Seriyani, S.Pd, menjelaskan bahwa jobfair ini diikuti oleh 34 perusahaan dengan total peserta mencapai 1.000 pencari kerja. 

"Seharusnya jumlah perusahaan yang berpartisipasi bisa lebih dari 34, tetapi karena keterbatasan tempat, hanya 34 perusahaan yang dapat ikut serta," ujarnya.

Merespons isu terkait praktik PHP (Pemberi Harapan Palsu) yang dilakukan perusahaan dalam jobfair di tempat lain, Seriyani menegaskan bahwa pihak sekolah akan melakukan koordinasi dengan perusahaan melalui tautan yang tersedia sejak proses awal hingga tahap-tahap selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perusahaan. 

"Di sekolah, guru-guru yang kompeten juga sudah mengajarkan kepada siswa bagaimana cara dan tahapan melamar kerja hingga proses wawancara dengan baik," tambahnya.

Seriyani berharap, melalui jobfair ini, tingkat pengangguran dapat dikurangi. 

Untuk itu, sekolah akan menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) melalui Memorandum of Understanding (MoU) untuk memberikan praktek kerja di dunia industri, khususnya industri perhotelan.

Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas, Drs. Hasan, M.Si, berharap perusahaan yang berpartisipasi dapat benar-benar menerima peserta sesuai kebutuhan mereka. 

Ia juga mengimbau para pelamar untuk terus bersemangat mencari pekerjaan dan mengikuti setiap jobfair yang diadakan di berbagai sekolah. 

"Disnaker akan memfasilitasi mereka untuk ikut jobfair pada bulan Oktober 2024," tuturnya.

Jobfair 2024 di SMKN 6 Palembang ini menargetkan semua pencari kerja, dengan partisipasi 50 perusahaan yang menawarkan sekitar 3.500 lowongan pekerjaan. 

Diharapkan pencari kerja lebih aktif mencari informasi lowongan melalui media sosial Disnaker dan platform lainnya.

General Manager Batiqa Hotel, Adi Wahyu, menyatakan bahwa pelaksanaan jobfair ini berjalan lancar. 

Menurutnya, perusahaan akan mendapatkan data pencari kerja yang dapat dihubungi ketika perusahaan membutuhkan karyawan baru. 

Sementara itu, bagi sekolah, jobfair sangat bermanfaat karena lulusan mereka bisa langsung terserap di dunia kerja.

"Di industri perhotelan, kami banyak menyerap tenaga kerja dari lulusan SMK. Setelah siswa SMK selesai magang, kami akan menilai mereka, dan jika memenuhi kriteria, mereka akan direkomendasikan untuk bekerja di perusahaan," jelasnya.

Adi Wahyu juga mengingatkan para pencari kerja untuk memahami digitalisasi, mampu berbahasa asing, dan memiliki kreativitas tinggi agar dapat bersaing di dunia kerja saat ini. (Manda) 

Read More

PDI Perjuangan Resmi Dukung Pasangan Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia di Pilgub Sumsel 2024

Palembang - LSP/Kepastian arah dukungan PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2024 akhirnya terjawab. Partai yang identik dengan lambang banteng moncong putih ini memutuskan untuk mengusung pasangan kandidatnya sendiri.

Pilihan PDI Perjuangan jatuh kepada Ir H Eddy Santana Putra MT (ESP), anggota DPR-RI dan mantan Ketua PDI Perjuangan Sumsel, yang akan berpasangan dengan Riezky Aprilia, anggota DPR-RI asal Sumsel. Surat keputusan B1.KWK yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, telah beredar luas sejak kemarin (27/8).

Saat ini, tinggal menunggu penyerahan resmi surat B1.KWK tersebut kepada pasangan ESP-Riezky. Dukungan ini muncul setelah bakal calon Gubernur Sumsel, Dr Ir H Heri Amalindo, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, melalui kuasa hukumnya menyatakan batal maju dalam Pilgub Sumsel 2024.

Di media sosial Instagram, foto ESP yang berdampingan dengan Riezky mulai ramai beredar, menandakan munculnya poros baru dalam kontestasi politik Sumsel. Pasangan ini memberikan alternatif pilihan selain pasangan Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) dan Mawardi Yahya-Dr Hj Anita Noeringhatj SH MH (MataHati).

Juru bicara ESP, H Zainul Bachri Haz, tidak membantah kabar dukungan dari PDI Perjuangan tersebut. "Insya Allah, Dindo. Tinggal diumumkan. Saat ini kami sudah berada di Jakarta. Tapi untuk sementara itu dulu informasinya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua tim penjaringan calon kepala daerah DPD PDI Perjuangan Sumsel, Robby B Puruhita, hampir memastikan bahwa dukungan PDI Perjuangan akan jatuh kepada pasangan ESP dan Riezky Aprilia. "Kita hampir pastikan dan lihat B1.KWK itu, memang Pak ESP dan Riezky. Jadi hampir bisa dikatakan fix," ungkapnya.

Dengan dukungan ini, pasangan Eddy Santana Putra dan Riezky Aprilia siap bersaing dalam Pilgub Sumsel 2024, menghadirkan dinamika baru dalam peta politik Sumatera Selatan.

Read More

Polwan Polres Lahat Edukasi Siswa SMA Negeri 4 tentang Disiplin Lalu Lintas dan Etika Bermedia Sosial dalam Rangka HUT Polwan 2024

Lahat - LSP/Srikandi Polisi Wanita (Polwan) Polres Lahat Polda Sumsel melaksanakan “Goes to School” di SMA Negeri 4 Kabupaten Lahat dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Polwan Republik Indonesia jatuh tanggal 1 September tahun 2024.

Acara yang diadakan pada hari selasa (27/08/24), dihadiri oleh sejumlah Polisi Wanita Polres Lahat Polda Sumsel, yang memberikan materi secara interaktif dan menarik terkait Disiplin berlalu lintas dan pentingnya etika dalam bermedia sosial.serta Trend bullying.

“Program ini bertujuan untuk mengedukasi bagaimana disiplin dalam berlalu lintas dan penggunaan media sosial di kalangan para pelajar” ucap Iptu resmi Sihombing yang memimpin kegiatan.

Terkait bidang Lalu Lintas, para Polwan menyampaikan pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas, mulai dari penggunaan helm hingga cara aman menyeberang jalan, perilaku saat berkendara dan atau berinteraksi di jalan.

selanjutnya etika penggunaan media sosial, Para Polwan menjelaskan mengenai bahaya penyebaran informasi yang tidak benar, pentingnya menjaga privasi, dan dampak menggunakan media sosial.

Disamping itu para pelajar juga diperkenalkan cara aman dan positif dalam berkomunikasi di platform digital, ujar Senior Polwan Polres Lahat

Dengan adanya program “Goes to School” ini, diharapkan para siswa dapat lebih memahami tanggung jawab mereka sebagai pengguna jalan dan pengguna media sosial, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan positif di sekitar mereka., termasuk antisipasi masalah Perundungan ( Trend bullying ) ”harap Iptu Resmi Sihombing. (Manda) 

Read More

Menggowes untuk Perubahan: Pasangan Yudha-Bahar Daftar Pilkada Palembang 2024 dengan Misi Kota Ramah Lingkungan

Palembang - LSP/ Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Yudha Pratomo Mahyudin dan Baharudin, membuat gebrakan unik saat mendaftarkan diri di Kantor KPU Palembang untuk Pilkada 2024. 

Mereka tiba di lokasi menggunakan sepeda, sebagai simbol komitmen mereka terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

Langkah ini pun menarik perhatian publik, karena jarang sekali calon kepala daerah memilih cara ini untuk memulai perjuangan politik mereka.

Sebelum memulai perjalanan menuju KPU, Yudha dan Bahar memulai hari mereka dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. 

"Kita mendaftar menjadi kepala daerah semata dengan niat baik untuk menjadi pemimpin yang jujur dan adil. Pemimpin yang menegakkan nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan.

Pemimpin yang melibatkan seluruh komponen masyarakat kota Palembang untuk menyelesaikan permasalahan di kota ini," ucap Yudha, menyampaikan niat tulus mereka dalam mengikuti Pilkada.

Dengan mengenakan baju putih dan helm sepeda, Yudha dan Bahar mengayuh sepeda dari Jalan Jenderal Sudirman menuju kantor KPU. 

Aksi ini bukan sekadar upaya untuk menarik perhatian, melainkan bagian dari kampanye mereka yang berfokus pada program kota ramah lingkungan atau *green city*. 

"Penggunaan sepeda ini bukan hanya sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan, tetapi juga menyehatkan tubuh," jelas Yudha.

Yudha juga menekankan bahwa program kota ramah lingkungan ini tidak hanya berhenti pada simbolisme, tetapi akan diwujudkan dalam kebijakan konkret. 

"Salah satu program kami adalah menjadikan Palembang sebagai kota zero emisi. Kami berharap masyarakat dapat menikmati udara sehat dan bersih," tambahnya. 

Dalam proses pendaftaran, Yudha dan Baharudin menyerahkan seluruh berkas persyaratan dengan keyakinan penuh. 

Sebagai pasangan pertama yang mendaftar, mereka optimis dapat memenuhi seluruh tahapan Pilkada. Dukungan politik pun telah mereka kantongi dari Partai Demokrat dengan 6 kursi dan PKS dengan 5 kursi, sehingga total 11 kursi yang mengamankan langkah mereka dalam Pilkada ini.

"Kami ingin mencontohkan kepada masyarakat agar dapat menjaga Kota Palembang lebih bersih lagi," ujar Yudha. 

Kampanye lingkungan yang mereka usung ini juga menjadi penanda bahwa mereka tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kualitas hidup masyarakat.

Ketua KPU Palembang, Syawaluddin, mengonfirmasi bahwa berkas yang diajukan pasangan Yudha-Bahar telah lengkap dan siap untuk diteliti lebih lanjut. 

"Beberapa berkas sudah kami serahkan ke KPU untuk selanjutnya diteliti," ujar Yudha, menunjukkan kesiapannya untuk tahapan berikutnya.

Selanjutnya, pasangan ini akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Dr. Moehammad Hoesin (RSMH) Palembang. 

KPU akan memberitahukan waktu pelaksanaan tes kesehatan tersebut dalam waktu dekat. Tes ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum mereka melangkah lebih jauh dalam Pilkada Palembang 2024. 

Dengan segala persiapan dan dukungan yang telah diraih, pasangan Yudha-Baharudin siap untuk bersaing dalam Pilkada 2024 dan mewujudkan visi mereka untuk menjadikan Palembang sebagai kota yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. (Manda) 

Read More

Ribuan Massa Aliansi Pengguna Sungai Lalan Kembali Kepung Kantor Gubernur Sumsel, Tuntut Pembukaan Jalur Sungai Lalan

PALEMBANG** - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Pengguna Sungai Lalan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Selasa (27/08/24). Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang digelar sehari sebelumnya, namun kali ini tuntutan mereka semakin tegas: jika Pj Gubernur Sumsel tidak segera memerintahkan pembukaan kembali jalur Sungai Lalan, mereka mengancam akan menduduki kantor tersebut hingga tuntutan dipenuhi

Aksi massa ini dipicu oleh kelumpuhan jalur Sungai Lalan yang sudah berlangsung lebih dari sebulan setelah robohnya Jembatan P6 pada 26 Juli 2024. Sungai Lalan merupakan jalur vital bagi perekonomian daerah, terutama bagi distribusi hasil pertanian, perikanan, dan barang dagangan lainnya. Menurut keterangan Koordinator Aksi, Fadrianto, kelumpuhan jalur ini telah menghantam perekonomian masyarakat sekitar secara drastis.

"Sudah sebulan lebih jalur ini terblokir, 100 kapal tongkang terjebak, dan ribuan warga terancam kehilangan pekerjaan. Ini bukan hanya kelalaian, tapi kejahatan terhadap rakyat!" seru Fadrianto dalam orasinya. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pembukaan kembali jalur sungai tersebut sangat merugikan warga yang bergantung pada akses tersebut.

Situasi semakin memanas setelah Koordinator Lapangan, Vibi, menuduh pemerintah daerah sengaja menunda proses pemulihan jalur sungai dengan motif tersembunyi. "Kami menduga kuat jika pihak Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba terindikasi sengaja melakukan penundaan dengan motif tersembunyi, menghambat pengangkatan reruntuhan jembatan," tegasnya. Vibi menambahkan bahwa masyarakat dan asosiasi kapal telah berusaha membersihkan material yang menghalangi aliran sungai, namun justru mendapat larangan dari Pj Gubernur Sumsel dan Pj Bupati Muba.

"Tentu hal tersebut, menurut kami sangat ironis dan aneh, harusnya memprioritaskan normalisasi jalur bukan malah mempersulit situasi," ujar Vibi. Ia menduga ada tindakan sabotase ekonomi rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Vibi juga menegaskan bahwa Aliansi Pengguna Sungai Lalan siap menduduki Kantor Gubernur jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.

Selain itu, Aliansi Pengguna Sungai Lalan juga meminta agar Presiden RI, Menteri Perhubungan, dan Menteri Dalam Negeri turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini. Mereka mendesak agar proses pembersihan dan pembukaan jalur sungai segera dilakukan tanpa penundaan lebih lanjut. "Kondisi ini mengancam ekonomi Sumsel secara keseluruhan. Jika terus dibiarkan, ini bisa memicu krisis sosial dan ekonomi yang lebih luas," tandasnya.

Kepala Bidang Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumsel, Ir. H. Yudho J Prasetyo, yang menerima massa aksi menyatakan bahwa tuntutan mereka akan disampaikan kepada Sekda Provinsi Sumsel dan Pj Gubernur Sumsel. Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sumsel sedang menyiapkan surat kesepakatan dengan Pemkab Muba terkait tanggung jawab perusahaan yang terlibat dalam insiden robohnya Jembatan P6.

"Sehari atau dua hari ini nggak akan selesai. Setelah itu akan kita serahkan ke Muba. Jadi disiapkan siapa yang akan mengangkut puingnya, siapa yang membangun jembatan, jadi semua terakomodir. Pj Bupati Muba ingin kalau ada syarat kesepakatan ini bisa ditunjukkan ke masyarakat," jelas Yudho.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih menunggu realisasi dari tuntutan mereka dan menegaskan akan terus bertahan di Kantor Gubernur Sumsel hingga jalur Sungai Lalan kembali dibuka. (Manda) 

Read More

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto dan Staf Bidhumas Polda Sumsel Melayat ke Rumah Duka Ayahanda Mertua Kompol Dwi Citra

Palembang, - Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto beserta staff Bidhumas Polda Sumsel melayat di kediaman (alm) Drs.H.M.Arief Amin bin Muhammad Amin 

Ayahanda mertua Kompol Dwi Citra Kasubbid Mulmed Bidhumas Polda Sumsel yang meninggal dunia Senin 26 /08/2024 sekitar pukul 12.30.Wib karena sakit, Palembang Senin (26/08/2024) sore

"Kehadiran kita disini ingin melayat dan menunjukkan rasa empati atas persaudaraan dan keluarga yang telah kita jalin selama ini , ucap Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto melalui Kasubbid PID AKBP Suparlan,SH,MSi terangnya.'

"Menurut Suparlan Kehadiran Kabid Humas Kombes Pol Sunarto kerumah duka tadi sore di rumah duka yang beralamat jalan bukit Kenten no .37 Kelurahan Duku Palembang,sebagai wujud perhatian dan rasa bela sungkawa yang mendalam dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Almarhum 

Drs.H.M.Arif Amin bin Muhammad Amin 

Ayahanda mertua Kompol Dwi Citra Kasubbid Mulmed Bid Humas Polda Sumsel," ujarnya.

Suparlan yakin dan percaya akan kebenaran Firman Allah dalam Al-Quran surah Al A'raf ayat 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

"Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya."

", Apalah dikata Allah SWT sudah memanggilnya duluan," Imbuh Suparlan dengan raut wajah kesedihan.

Ditambahkan Suparlan, rasa kehilangan ini bukan dirasakan oleh keluarga almarhum sendiri saja, melainkan duka yang mendalam kita rasakan di keluarga Bid Humas Polda Sumsel serta teman, sahabat, rekan rekan Personil Polda Sumsel lainnya. Biasanya kita saat ini bersama, namun sekarang, baru merasa kehilangan satu sama lain.

"Insyaallah, dengan amal kebaikan yang Almarhum lakukan selama ini, arwah beliau ditempatkan yang layak disisi Allah SWT. Amin. Kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan serta dapat bersabar, ikhlaskan dan doakan agar almarhum bisa pergi dengan tenang,dan ruhnya diterima Allah SWT,

Aamiin,rencana keluarga besok selasa 27/08 /2024 pagi pukul. 08.00.Wib jenazah.akan dimakamkan,diTPU Kamboja Palembang" tutup Suparlan. (Manda) 

Read More

Ratusan Pendemo Desak Pemprov Sumsel Segera Pulihkan Akses Sungai Lalan

 

PALEMBANG - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pengguna Sungai Lalan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin (26/08/24).

Mereka menuntut Pj Gubernur Sumsel dan Pj Bupati Musi Banyuasin segera membuka kembali akses jalur Sungai Lalan yang lumpuh akibat robohnya Jembatan P6, dan memulihkan fungsinya demi kelancaran ekonomi warga setempat.

Koordinator Aksi, Alan Jaya Saputra dalam orasinya menegaskan bahwa robohnya Jembatan P6 pada 26 Juli 2024 telah memutus akses transportasi vital di Sungai Lalan, melumpuhkan perekonomian masyarakat yang bergantung pada jalur ini. 

“Jembatan yang roboh telah memutus akses darat dan sungai, mengakibatkan terganggunya distribusi hasil pertanian, perikanan, dan barang-barang dagangan. Ini menghantam perekonomian masyarakat secara drastis,” tegas Alan.

Kerugian yang dialami bukan hanya pada masyarakat lokal, tetapi juga pada perusahaan-perusahaan yang operasionalnya bergantung pada jalur sungai. 

Calvin Irawan, salah satu orator aksi, menyoroti bahwa sekitar 30 kapal tongkang yang biasa beroperasi setiap hari kini terpaksa berhenti total. 

“Ini bukan hanya soal arus barang dan logistik yang tersendat, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi para pekerja yang bergantung pada sektor ini,” ujar Calvin.

Koordinator Lapangan, M. Wibi Aldrin Nori, dengan lantang menuduh pihak pemerintah terkesan kuat dan ada dugaan menghambat pemulihan jalur Sungai Lalan. 

“Kami mendapat informasi bahwa sudah ada pekerja-pekerja beserta peralatan untuk angkat, angkut dan membersihkan reruntuhan bersama puing-puing jembatan yang roboh.

Namun ada informasi ada dugaan Pihak Pemprop Sumsel dan Pemkab Muba menunjukkan kesan kuat penundaan yang disengaja.

Bahkan ada indikasi Larangan Untuk Bekerja memulihkan jalur sungai lalan Sebelum pihak pengguna sungai lalan bertanggung jawab untuk memperbaiki” kata Wibi.

Semestinya, sambungnya, Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba bergerak aktif untuk melakukan perbaikan dan pemulihan alur Sungai Lalan yang jadi urat nadi perekonomian karena pihak pemerintahlah yang bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran pembangunan.  

Tanggungjawab Pidana ada Pihak Polda siapa yang lalai yang mengakibatkan bencana tsolahkan di usut, sedangkan tanggung jawab perbaikan selanjutnya di undang para pihak (Penguna Sungai Lalan) untuk membuat berita acara kesepakatan. Dan harus diutamakan kelancaran lalu lintas sungai di utamakan,"jelasnya

Wibi mengultimatum bahwa jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi, massa akan kembali dengan jumlah yang lebih besar. 

“Kami akan terus menggelar unjuk rasa sampai akses Sungai Lalan dibuka kembali. Penundaan ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung pada kesejahteraan ribuan warga yang bergantung pada sungai ini,” tegasnya.

Aliansi Pengguna Sungai Lalan juga meminta Presiden RI untuk turun tangan mengatasi dugaan hambatan dari pihak pemerintah daerah yang memperlambat normalisasi Sungai Lalan. 

Mereka mendesak agar jalur sungai segera dibersihkan dan dibuka kembali tanpa ada penundaan lebih lanjut.

"Jika terus dibiarkan, kebijakan ini tidak hanya mengancam ekonomi masyarakat, tetapi juga iklim investasi di Sumsel. Kami tidak akan tinggal diam melihat rakyat dimiskinkan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka," pungkas Wibi

Aliansi Pengguna Sungai Lalan mengecam akan menggelar aksi setiap hari di Pemprov Sumsel dengan ribuan massa, jika hari ini akses sungai lalan tidak juga dibersihkan.

"Kami akan terus menggelar demo bila perlu tiap hari sampai dengan perintah pembersihan jalur sungai dilakasanakan dan sungai lalan bisa dilalui. Apabila tuntutan ini juga tidaj di indahkan juga, kami mendesak PJ Gubernur Sumsel mundur dari jabatannya,"tegasnya.

Sementara itu, para pendemo diterima oleh Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Ridwan, M.M. menyatakan, pihaknya sudah beberapa kali mengadakan rapat inti terkait robohnya jembatan P 6 Lalan, bersama pihak terkait, pihak asosiasi dan pihak Takebot pihak Tongkang, dan dari pihak kabupaten Musi Banyuasin yang terlibat dalam runtuhnya jembatan p 6 Lalan ini. 

*Kami juga menunggu keputusan dari komitmen Asosiasi dengan Takebot," katanya. 

"Kita juga mendesak secepatnya kemarin kami juga hari sabtu Rapat sampai pukul 12 malam di kantor,dan kepala dinas juga lagi Kordinasi sama pihak Kejaksaan Terkait kasus ini,"paparnya.

Dia menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Muba dan pihak terkait untuk mempercepat pembangunan Jembatan P6 Lalan.

 "Jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat," pungkasnya. (Deva) 

Read More

Siswa Korban Kebakaran Dapat Bantuan Langsung dari kepala Dinas Pendidikan Palembang

Palembang – Kebakaran yang terjadi pada Sabtu (24/8/2024) di Jalan Wayitam, Lorong Family 1, RT 07 RW 06, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, telah mengundang perhatian dari Dinas Pendidikan Kota Palembang dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kota Palembang. Pada Senin (26/08/2024), Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri, bersama dengan Ketua K3S, Mat Genti, mengunjungi lokasi kejadian untuk memberikan dukungan kepada korban, khususnya siswa SDN 24 Palembang yang terdampak.

Amri, yang kerap disapa Kadisdik Palembang, menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga korban dan menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga serta membantu korban untuk tetap melanjutkan pendidikannya tanpa hambatan. "Kami berharap Ali, siswa yang menjadi korban, dapat segera kembali bersekolah dan melanjutkan pembelajarannya," ujar Amri.

Tidak hanya memberikan bantuan, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga berkomitmen untuk membantu Ali dalam mencetak ulang dokumen penting yang hangus terbakar, seperti ijazah dan rapor. "Kami akan koordinasikan dengan dinas terkait untuk memproses dokumen lain yang terbakar," tambahnya.

Selain itu, pihak Dinas Pendidikan juga memberikan dukungan moral kepada Ali agar tidak merasa trauma atau minder setelah kejadian ini. "Kami ingin Ali tetap semangat dan tidak merasa berbeda dari siswa lainnya. Hak-haknya sebagai siswa akan terus kami penuhi," tegas Amri.

Ketua K3S Palembang, Mat Genti, turut menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Ali. Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama Dinas Pendidikan akan terus memberikan dukungan, baik berupa bantuan materi maupun moral, agar Ali dapat tetap bersekolah tanpa terganggu oleh trauma pasca-kebakaran.

"Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban keluarga korban, dan kami akan terus berupaya agar Ali bisa melanjutkan pendidikannya dengan lancar," kata Genti. Ia juga memastikan bahwa K3S dan Dinas Pendidikan akan berkoordinasi lebih lanjut untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan pendidikan bagi Ali. (Manda) 

Read More

Semarak HUT RI ke-79: Lomba Basket Three on Three SMP se-Kota Palembang Dibuka di SMPN 10 Palembang

Palembang - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-79, Pemerintah Kota Palembang menyelenggarakan Lomba Basket Three on Three tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Palembang. Acara pembukaan yang berlangsung di SMP Negeri 10 Palembang pada Sabtu (24/07/2024) ini dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah dan tokoh olahraga setempat. 

Perwakilan dari Pemerintah Kota Palembang, Sri Maryati, S.Pd. M.Si., selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan Kota Palembang, turut hadir dalam acara pembukaan tersebut. Selain itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palembang, Anton Nurdin, SH., serta para pejabat dari Dinas Pendidikan, Dispora, Kominfo, DPPA, Kesra, dan MKKS juga hadir untuk mendukung kegiatan ini.

Acara ini diikuti oleh 111 tim basket dari berbagai SMP di Kota Palembang, terdiri dari 70 tim putra dan 41 tim putri. Lomba ini berlangsung selama dua hari di dua lokasi, yaitu SMP Negeri 10 dan SMP Negeri 9 Palembang, mengingat kedua sekolah tersebut berdekatan.

Dalam sambutannya, Sri Maryati menyatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan HUT RI, tetapi juga sebagai ajang untuk menumbuhkan semangat olahraga di kalangan siswa. "Yang pasti kegiatan hari ini untuk memeriahkan ulang tahun RI ke-79 dan juga untuk menumbuhkan semangat olahraga serta ajang silaturahmi, ajang siswa unjuk gigi dan semoga event ini bisa menjadi wadah bibit olahraga siswa," ungkapnya.

Sri Maryati juga menekankan pentingnya sportifitas dan semangat dalam mengikuti lomba ini. Ia berharap ajang ini bisa melahirkan bibit-bibit atlet yang nantinya bisa dikirim untuk mewakili Kota Palembang di ajang Porprov maupun PON. "Semoga dapat bibit-bibit olahraga yang dapat dikirim ke Porprov ataupun PON. Karena siswa ada yang berprestasi di Akademik ada juga non-akademik," tambahnya.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Palembang, Anton Nurdin, dalam sambutannya menekankan pentingnya prestasi bagi para siswa. Ia mengingatkan bahwa prestasi tidak hanya penting untuk karier olahraga, tetapi juga bisa menjadi penunjang untuk masuk ke sekolah menengah atas negeri. "Prestasi membawa sukses, karena mau masuk SMA Negeri harus punya prestasi, adik kejarlah prestasi jangan sekedar hobi," tegas Anton.

Anton juga mengingatkan para peserta untuk menjauhi tindakan negatif seperti tawuran dan lebih fokus pada upaya mencapai prestasi di bidang olahraga. "Gunakan kesempatan ini untuk mengejar prestasi. Jangan ikut-ikutan tawuran, tidak ada gunanya, jaga kesehatan untuk selalu berolahraga," tambahnya.

Kepala SMP Negeri 10 Palembang, Sirajuddin, S.Pd M.Pd., mengungkapkan rasa bangganya karena sekolahnya dipercaya menjadi tuan rumah lomba basket ini. Ia berharap kejuaraan ini bisa terus berlanjut dan menjadi lebih baik di masa mendatang. "Mudah-mudahan kejuaraan ini akan terus berlanjut, lebih fokus, dan lebih tertata lagi ke depannya," harapnya.

Sirajuddin juga menyatakan bahwa SMP Negeri 10 Palembang mengirimkan tiga tim putra dan satu tim putri dalam ajang ini, dengan harapan bisa meraih juara. Namun, jika belum berhasil, sekolah akan terus berupaya meningkatkan kemampuan siswa di bidang olahraga, khususnya basket.

Dengan menjadi tuan rumah lomba, Sirajuddin berharap siswa SMP Negeri 10 Palembang semakin termotivasi untuk berprestasi, tidak hanya di bidang basket, tetapi juga dalam kegiatan olahraga lainnya. "Dengan menjadi tuan rumah, diharapkan siswa semakin bersemangat untuk berprestasi dalam kegiatan olahraga basket dan memotivasi kegiatan olahraga lainnya agar lebih baik dan juara," tutupnya. (Manda) 

Read More

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin Hadiri Diskusi Fokus Boedel Afwezigheid: Memperkuat Sinergi Hukum di Palembang

Palembang – Sultan Palembang Darussalam, Ir. H. Raden Mahmud Badaruddin atau lebih dikenal sebagai Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, turut hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Boedel Afwezigheid yang berlangsung di Hotel Harper Palembang, Kamis (22/8/2024).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta dan menghadirkan 50 peserta dari berbagai instansi terkait di Palembang dan Sumatera Selatan.

Kehadiran Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dalam kegiatan ini menegaskan peran penting yang dimainkan oleh pemimpin adat dan tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan hukum dan penegakan keadilan di wilayah Sumatera Selatan. 

Dalam diskusi tersebut, Sultan menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung sinergi antara lembaga-lembaga terkait guna memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Kegiatan FGD ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait Boedel Afwezigheid, yang merujuk pada harta kekayaan seseorang yang dinyatakan tidak hadir atau hilang. 

Kepala BHP Jakarta, Amien Fajar Ocham, menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pemohon Afwezigheid berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BHP Jakarta dengan instansi terkait dalam menangani kasus-kasus Afwezigheid di wilayah ini.

Kakanwil Kemenkumham Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan BHP Jakarta yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam peningkatan eksistensi, inovasi, dan kualitas pelayanan BHP Jakarta di Provinsi Sumatera Selatan.

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin menyampaikan pentingnya peran hukum dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah Palembang. Menurutnya, kegiatan seperti FGD ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan hukum yang adil dan transparan. Ia juga mengapresiasi inisiatif BHP Jakarta dalam menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, R Andika Dwi Prasetya, juga menyampaikan bahwa pengurusan dan penyelesaian masalah harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir merupakan salah satu fungsi BHP yang diatur dalam Pasal 463 hingga Pasal 495 KUH Perdata. 

Ia berharap bahwa FGD ini dapat memberikan solusi hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam kasus di mana keberadaan seseorang tidak diketahui.

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya sinergi antara berbagai instansi dalam menangani masalah hukum. Menurutnya, koordinasi yang baik antara BHP, Pengadilan Negeri, dan instansi lainnya akan memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik. Ia berharap agar diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkrit dan dapat diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mendalam oleh para narasumber yang berpengalaman. Beberapa di antaranya adalah Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sangkot Lumban Tobing, yang menyampaikan materi tentang kedudukan Pengadilan Negeri dalam perlindungan bagi pemohon Afwezigheid. Selain itu, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengurusan tanah Afwezigheid juga dibahas oleh Penata Pertanahan ATR/BPN, Jumadil Nurasmara.

Diskusi yang berlangsung selama satu hari ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem hukum di Palembang, khususnya dalam penanganan kasus-kasus Afwezigheid. 

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin berharap agar hasil dari diskusi ini dapat segera diimplementasikan dan membawa manfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di bidang perlindungan hukum.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Sigit Setyawan, yang turut memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif BHP Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum di wilayah Sumatera Selatan.

Read More