BPJS Kesehatan Cabang Palembang Pastikan Data Peserta Terhubung dalam Integrasi Skrining TB Program Cek Kesehatan Gratis (CKG)

 

Palembang — Integrasi penemuan kasus tuberkulosis (TB) dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Palembang diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk memastikan data kependudukan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersambung agar masyarakat yang ditemukan membutuhkan layanan dapat segera memperoleh penanganan.

kegiatan Tracing Tuberkulosis Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berlangsung di lokus Puskesmas Sukarami, Jl Perindustrian II Joglo - Sukarami Indah RT 08 RW 03 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Senin 24 Agustus 2026 juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus bersama Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus.

BPJS Kesehatan Cabang Palembang turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama pemangku kepentingan terkait. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan koneksi data Peserta JKN, sehingga hasil penelusuran dan pemeriksaan kesehatan dapat didukung dengan data peserta yang sesuai.

Kunjungan kerja kedua wakil menteri tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan penemuan kasus TB yang terintegrasi dengan CKG di wilayah Kota Palembang. 

Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus menekankan pentingnya sinkronisasi data antar lembaga agar masyarakat tidak mengalami kendala ketika membutuhkan layanan kesehatan.

“Data Dukcapil harus sinkron agar ketika terhubung ke BPJS Kesehatan tidak menimbulkan kendala bagi masyarakat. Karena itu, dalam kegiatan seperti ini perlu ada Dukcapil, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan, terutama ketika dilakukan pengecekan data peserta PBI,” ujar Benyamin.

Bagi masyarakat, keterhubungan data tersebut dapat memberikan manfaat langsung. Ketika identitas kependudukan, data kepesertaan JKN, dan informasi terkait layanan kesehatan dapat terhubung dengan baik, petugas di lapangan memiliki dasar data yang lebih akurat untuk menentukan tindak lanjut terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Integrasi skrining TB ke dalam Program CKG juga menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia sekaligus langkah untuk memperkuat implementasi strategi eliminasi TB.

Melalui pendekatan terintegrasi, penemuan kasus TB tidak hanya diarahkan pada pemeriksaan, tetapi juga memastikan masyarakat yang teridentifikasi dapat terhubung dengan sistem pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan. Hal ini menjadi penting mengingat penanganan TB membutuhkan kesinambungan mulai dari penemuan kasus, diagnosis, pengobatan hingga pemantauan kepatuhan pasien menjalani terapi.

Kehadiran BPJS Kesehatan dalam kegiatan tersebut turut memperkuat sisi pelayanan dari proses integrasi tersebut. Dengan dukungan koneksi data kepesertaan JKN, proses identifikasi peserta dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi bersama Dukcapil dan instansi terkait.

“Validasi data Peserta itu sangat penting, untuk itu kami selalu mengedukasi Peserta JKN untuk segera melapor jika terdapat perubahan data. Terlebih sudah banyak kanal administrasi yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti Whatsapp Pandawa di nomor 0811-8165-165, Aplikasi Mobile JKN. Loket BPJS Kesehatan juga ada di Mal Pelayanan Publik, jadi ini tentunya dapat membantu Masyarakat dalam mengurus data administrasi,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Muhammad Fakhriza yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Syska Mayasari.

Dengan integrasi CKG dan tracing TB yang didukung data lintas sektor, upaya menemukan kasus secara lebih dini diharapkan dapat semakin efektif sekaligus mempercepat masyarakat memperoleh penanganan. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun layanan kesehatan yang lebih terhubung dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kota Palembang. 

Editor : Manda

Read More

NADI JKN, Solusi Menjaga Keaktifan Peserta JKN

 

Jakarta, 04/08/2026 – Tidak sedikit peserta JKN yang memiliki kemauan membayar iuran, namun mengalami kendala menyiapkan dana secara penuh saat jatuh tempo pembayaran iuran. Kondisi ini terutama dialami oleh peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang memiliki penghasilan tidak tetap. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPJS Kesehatan meluncurkan Program NADI JKN (Menabung Demi Iuran JKN) sebagai inovasi untuk membantu peserta menyiapkan dana iuran secara bertahap melalui mekanisme menabung.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan bahwa NADI JKN merupakan salah satu strategi retensi dan reaktivasi peserta untuk menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan keaktifan peserta Program JKN.

”Hingga 30 Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,60% dari total penduduk Indonesia. Namun demikian, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 80,25% yang menunjukkan masih terdapat peserta yang belum aktif karena berbagai faktor, termasuk keterlambatan atau ketidakmampuan membayar iuran secara tepat waktu,” ujar Pujo dalam Launching Program NADI JKN di Jakarta (04/08). 

Pujo menambahkan, Program NADI JKN adalah sarana bagi peserta untuk mempersiapkan pembayaran iuran secara lebih ringan dan terencana. Harapannya, semakin banyak peserta yang dapat menjaga status kepesertaan tetap aktif dan memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan.

Melalui Program NADI JKN, peserta dapat menyisihkan dana secara bertahap sesuai kemampuan melalui mitra yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program ini dikembangkan dalam dua skema layanan, yaitu digital-kolektif dan konvensional-perorangan, sehingga dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan karakteristik yang berbeda.

Pada skema digital-kolektif, peserta mendaftar melalui platform mitra seperti aplikasi digital dan ekosistem komunitas yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Peserta kemudian menabung secara berkala, misalnya harian atau mingguan, melalui fitur yang disediakan mitra. Ketika dana yang terkumpul telah mencukupi, mitra akan membayarkan iuran JKN peserta melalui virtual account yang terhubung dengan sistem BPJS Kesehatan. Saat ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dengan target peserta yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. 

Selanjutnya pada skema konvensional-perorangan, peserta dapat menabung melalui koperasi, BUMDes, atau lembaga masyarakat yang menjadi mitra Program NADI JKN. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membayarkan iuran JKN peserta pada saat jatuh tempo. Saat ini, BPJS Kesehatan melakukan ujicoba di 5 Kantor Cabang (KC Jakarta Selatan, KC Pangkalpinang, KC Boyolali, KC Banyuwangi dan KC Pare-Pare) untuk bekerja sama dengan mitra seperti koperasi, BUMDes, atau lembaga masyarakat.

“Ke depan, kami berharap Program NADI JKN dapat diperluas untuk menjangkau lebih banyak segmen peserta. Termasuk perluasan kerja sama dengan berbagai penyedia aplikasi digital yang telah akrab digunakan masyarakat. Kami juga berharap implementasi NADI JKN dapat berjalan sesuai roadmap yang telah disusun, sehingga cakupan wilayah dan manfaat program ini dapat terus berkembang dari tahun ke tahun,” tambah Pujo.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Ahmad Riza Patria mengungkapkan dukungannya terhadap Program NADI JKN. Menurutnya program ini dapat mendukung target pemerintah dalam memajukan desa maupun daerah-daerah tertinggal di Indonesia melalui perlindungan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

”Inovasi ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan. Saya berharap baik BUMDes, koperasi desa mapun lembaga masyarakat lain di desa dapat menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam menjalankan Program NADI JKN,” ujar Wamendes.

Saat ini, sejumlah kolaborasi telah terjalin antara lain melalui mitra di daerah, diantaranya BUMDes Mandiri Utama Kemuja di Pangkal Pinang, BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Tumang di Boyolali, PT Pos Indonesia di Banyuwangi, serta Koperasi Desa Merah Putih Mattiro Ade di Parepare.

Dukungan juga datang dari Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengajak generasi muda, pekerja informal, dan pelaku UMKM untuk mulai menyisihkan sebagian pendapatannya demi perlindungan kesehatan keluarga. 

“Kehadiran program NADI JKN ini merupakan bentuk keseriusan BPJS Kesehatan dalam menghadirkan berbagai terobosan pengelolaan Program JKN yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat mempertahankan kepesertaan JKN secara aktif tanpa terbebani pembayaran sekaligus,” ujar Raffi Ahmad yang juga merupakan Duta Kehormatan BPJS Kesehatan.

Sebagai mitra awal implementasi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mendukung pengembangan skema NADI JKN melalui ekosistem digital yang dimiliki perusahaan. Ini merupakan pemanfaatan skema daily deduct engine yang terus dikembangkan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, sehingga menjadi pilihan bagi pengguna aplikasi.

"Mobilitas para mitra sangat tinggi karena mereka bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga. Saat ini, kami laporkan sebanyak 3.147 mitra Gojek di luar desil 1-5 telah bergabung dengan BPJS Kesehatan, sehingga mereka dan seluruh anggota keluarganya mendapatkan perlindungan dari risiko biaya kesehatan yang tidak terduga" ujar Dyan Shinto Eko Nugroho, Chief of Public Affair PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Ind)

Read More