Palembang - Fraksi-Fraksi Partai DPRD Kota Palembang menyampaikan sejumlah catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palembang Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II, Senin (30/3/2026).
Rapat yang mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri.
Asli Subri menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan momentum strategis bagi legislatif untuk mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah kota.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi ruang bagi DPRD untuk menilai kinerja OPD. Mana yang masih kurang akan kita beri masukan, dan yang sudah baik akan kita dorong agar lebih maksimal lagi ke depan. Legislatif dan eksekutif harus berjalan sejalan,” ujarnya.
Ali Subri juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat, seperti kerusakan jalan, penerangan jalan umum, hingga pengelolaan sampah.
“Kerusakan jalan akan kita sampaikan kepada Wali Kota. Program lampu jalan juga terus berjalan, kita harapkan Palembang semakin terang. Untuk pengelolaan sampah, kinerjanya sudah cukup baik dan akan terus ditingkatkan,” tambahnya.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Arris Al Kautsar, menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ oleh Wali Kota Palembang. Namun demikian, pihaknya menegaskan bahwa laporan tersebut harus benar-benar mencerminkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar capaian administratif.
Menurut Arris, sektor infrastruktur dan pendidikan masih membutuhkan perhatian serius. Ia menilai masih banyak ruas jalan di Kota Palembang yang mengalami kerusakan, serta fasilitas pendidikan di sejumlah sekolah yang belum memadai.
“Pemerintah kota perlu segera melakukan perbaikan jalan serta mengevaluasi sarana dan prasarana pendidikan agar sesuai dengan standar pelayanan,” tegasnya.
Di bidang ekonomi, Fraksi NasDem juga menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025. Pemerintah didorong untuk menghadirkan inovasi dan terobosan guna meningkatkan pendapatan pada tahun 2026.
Selain itu, sektor kesehatan dan sosial turut menjadi perhatian. Fraksi NasDem meminta agar pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan serta program-program yang dijalankan benar-benar merata dan tepat sasaran.
Terkait kinerja OPD, Fraksi NasDem mengapresiasi capaian secara kuantitatif, namun menilai dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan agar kinerja OPD lebih berorientasi pada hasil nyata.
Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya evaluasi masa transisi pemerintahan. Setelah satu tahun kepemimpinan Wali Kota, perencanaan pembangunan lima tahun ke depan diharapkan lebih adaptif dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Tak hanya itu, penertiban jabatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) yang telah melewati batas waktu juga menjadi perhatian. Hal ini dinilai penting untuk menjaga tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, transparan, dan berbasis sistem merit.
Di sisi lain, Fraksi NasDem turut mengkritisi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai masih memiliki kelemahan dalam perencanaan anggaran, terutama yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat serta kurangnya sinkronisasi antarprogram.
Untuk itu, Pemerintah Kota Palembang didorong memastikan TAPD diisi oleh sumber daya yang profesional dan kompeten guna menghindari kesalahan dalam penyusunan APBD, khususnya APBD Induk Tahun 2026.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi NasDem berharap LKPJ tidak hanya menjadi laporan formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Patra Wibowo, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Palembang selama tahun anggaran 2025.
“Secara prinsip, LKPJ kepala daerah merupakan evaluasi atas pelaksanaan program dan realisasi anggaran yang telah berjalan. Kami mengapresiasi capaian yang telah diraih pemerintah kota,” ujarnya.
Meski demikian, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan penting yang perlu ditindaklanjuti. Salah satunya terkait persoalan banjir yang dinilai masih menjadi kendala utama di Kota Palembang.
“Kami berharap pemerintah kota segera menjalankan program penanggulangan banjir secara lebih maksimal,” kata Patra.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti bangunan liar yang belum memiliki izin lengkap. Pemerintah diminta untuk bertindak tegas guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
Dalam hal keamanan, Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Kota Palembang untuk lebih aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna menekan angka kriminalitas.
Terkait penerangan jalan, pihaknya juga menyoroti keluhan masyarakat dan berharap program “Palembang Terang” dapat segera direalisasikan secara optimal.
“Dengan penerangan yang baik, kami yakin tingkat kriminalitas dapat ditekan,” tambahnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti persoalan kemacetan, khususnya di ruas Jalan Kolonel H. Burlian yang dinilai memiliki banyak titik putar balik. Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi guna meningkatkan kelancaran lalu lintas.
Pada akhirnya, Fraksi Gerindra menyatakan persetujuannya terhadap LKPJ Wali Kota Palembang Tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat komisi bersama mitra kerja terkait.
Editor : Manda
%20(1).png)
%20(2).png)
