BPJS Kesehatan Cabang Palembang dan Pemkab Muba Perkuat Sinergi Jaga UHC Prioritas

Musi Banyuasin – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen memperkuat koordinasi rutin bersama BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan setiap bulan guna menjaga status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sekaligus meningkatkan kembali tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga mencapai target nasional sebesar 80 persen.

Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil utama audiensi antara Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah III dengan Wakil Bupati Musi Banyuasin yang berlangsung pada Kamis (30/7). Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini kepesertaan JKN di Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk langkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut dipaparkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Musi Banyuasin sempat menunjukkan tren yang sangat positif. Pertumbuhan UHC meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar 98,56–98,57 persen pada Februari hingga Maret 2026. Setelah itu, capaian relatif stabil di atas 98 persen sebelum mengalami penurunan menjadi sekitar 97,57–97,58 persen pada Juni hingga Juli 2026.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah peserta pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga berdampak terhadap persentase cakupan kepesertaan secara keseluruhan.

Selain mempertahankan cakupan UHC, pembahasan juga difokuskan pada tingkat keaktifan peserta JKN di Kabupaten Musi Banyuasin. Saat ini, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 73,95 persen atau masih berada di bawah target nasional sebesar 80 persen. Artinya, sekitar seperempat peserta JKN di wilayah tersebut belum berstatus aktif sehingga memerlukan perhatian bersama.

Sebelumnya, tingkat keaktifan peserta sempat meningkat hingga mencapai 78,26 persen. Namun, capaian tersebut kembali menurun dan bertahan di kisaran 74 persen dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya menambah jumlah peserta, tetapi juga memastikan peserta tetap aktif, khususnya pada segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri serta PBI Jaminan Kesehatan.

Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan yang menaungi wilayah Sumatera Bagian Selatan, Anurman Huda menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi kunci dalam mempertahankan status UHC Prioritas yang telah diraih Kabupaten Musi Banyuasin.

"Status UHC Prioritas tidak hanya diukur dari tingginya cakupan kepesertaan, tetapi juga dari banyaknya peserta yang benar-benar aktif sehingga dapat mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan. Karena itu, kami mengharapkan dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk terus memperkuat validasi data kepesertaan, mendorong peserta mandiri tetap aktif membayar iuran, serta memastikan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan dapat segera terdaftar sesuai ketentuan," jelas Anurman.

Ia menambahkan, pemadanan data secara berkala akan menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas data kepesertaan sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Abdur Rohman Husen menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjadikan koordinasi lintas sektor sebagai agenda rutin agar capaian UHC Prioritas tetap terjaga dan tingkat keaktifan peserta dapat kembali meningkat.

"Kami akan memperkuat kolaborasi setiap bulan bersama BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan melalui pemadanan data kepesertaan. Langkah ini penting agar perubahan data penduduk dapat segera ditindaklanjuti, masyarakat yang memenuhi syarat memperoleh perlindungan JKN, dan peserta yang tidak aktif dapat segera diidentifikasi serta didorong untuk kembali aktif. Dengan upaya tersebut, kami optimistis status UHC Prioritas dapat dipertahankan sekaligus mengembalikan tingkat keaktifan peserta hingga mencapai target 80 persen," katanya.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan masyarakat Musi Banyuasin dapat terus memperoleh perlindungan kesehatan yang berkelanjutan. Keakuratan data kepesertaan, meningkatnya jumlah peserta aktif, serta koordinasi yang konsisten antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi fondasi penting agar akses layanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjamin tanpa hambatan administrasi. (Mnd)

Read More

KPU Gandeng PWI Pekanbaru, Teken MoU Perkuat Sinergi Informasi dan Tugas Kelembagaan

PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pokja Kota Pekanbaru melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Hubungan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelembagaan. 

Kerja sama yang menjadi yang pertama antara kedua lembaga itu ditandatangani di Kantor KPU Kota Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja, Senin (27/7).

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Ketua KPU Kota Pekanbaru, Raga Perwira, bersama Ketua PWI Pekanbaru, Andre Zaky. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi yang dihadiri jajaran pengurus PWI Pekanbaru serta pimpinan dan jajaran KPU Kota Pekanbaru.

Ketua PWI Pekanbaru, Andre Zaky, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi antara PWI Pekanbaru dan KPU Pekanbaru sebagai mitra kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.

Menurut Andre, nota kesepahaman ini menjadi kerja sama perdana yang dijalin kedua belah pihak dan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemilu melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

"Ini perdana kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak. PWI Pekanbaru ke depan tentu akan mendukung KPU dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam bentuk penyampaian informasi dan sosialisasi," kata Andre usai pertemuan.

Ia menegaskan, PWI Pekanbaru siap berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait tahapan Pemilu maupun berbagai program yang dijalankan KPU.

Selain itu, lanjutnya, kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya menangkal penyebaran informasi bohong atau hoaks yang berkaitan dengan kepemiluan.

"Dengan poin-poin kerja sama ini, kita berharap dapat direalisasikan, terutama dalam mengatasi informasi hoax. Sehingga jika adanya informasi yang liar dapat dikonfirmasikan langsung ke KPU, dan dapat diluruskan segera," ujar Andre.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Pekanbaru, Raga Perwira, menilai PWI merupakan mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat demokrasi.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa salah satu pilar demokrasi ini adalah Pers. Kami paham bahwa PWI merupakan mitra strategis kami di KPU, salah satunya dalam tahap Pilkada kami sangat membutuhkan pers," ucapnya.

Raga berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin memperkuat sinergi antara KPU dan PWI dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yang berkualitas di Kota Pekanbaru.

"Banyak cara, salah satunya mungkin dari informasi-informasi hoaks yang kita hilangkan melalui PWI ini," pungkasnya.(Manda)

Read More

Populasi Lalat Meningkat Saat Panen, Pemilik Peternakan Janji Perbaiki Pengelolaan Kandang

 

PEKANBARU – Keluhan warga Jalan Jati Jajar I, Kelurahan Sialangrampai, Kecamatan Kulim, terkait serangan lalat yang diduga berasal dari aktivitas peternakan ayam potong mendapat tindak lanjut dari Pemerintah Kecamatan Kulim, Senin (27/7/2026).

Bersama pihak kelurahan, ketua RW, masyarakat, dan pemilik usaha, kecamatan melakukan monitoring serta klarifikasi langsung di lokasi guna mencari solusi atas persoalan yang telah lama dikeluhkan warga.

Dari hasil monitoring lapangan, peternakan ayam yang menjadi perhatian masyarakat diketahui berada di Jalan Lintas Timur KM 16,5 RT 04 RW 06, Kelurahan Sialangrampai, Kecamatan Kulim. Usaha tersebut dimiliki oleh Nasir yang juga berdomisili di sekitar lokasi peternakan.

Dalam proses klarifikasi, pemilik usaha mengakui bahwa populasi lalat cenderung meningkat pada masa panen maupun setelah panen. Kondisi itu, menurutnya, dipicu oleh aktivitas penangkapan dan pengangkutan ayam, pembersihan kandang, serta penyemprotan yang dilakukan setelah kandang dikosongkan.

"Sebagai pemilik kandang kami menerima laporan dari masyarakat, dan kami akan mengupayakan yang terbaik agar lalat tidak mengganggu warga," ujar Nasir.

Ia mengatakan, berbagai upaya pengendalian telah dilakukan, mulai dari penggunaan obat pengendali lalat hingga pembersihan kandang secara rutin untuk menekan perkembangan populasi lalat.

"Obat lalat dan pengelolaan limbah kami upayakan semaksimal mungkin untuk menekan populasi lalat, terutama saat proses pembersihan kandang," katanya.

Nasir menjelaskan, saat ini kapasitas kandang yang dikelolanya sekitar 3.500 ekor ayam. Menurutnya, kebersihan kandang menjadi perhatian utama karena rumahnya juga berada di dekat lokasi peternakan.

"Kalau kebersihan kami usahakan sebaik mungkin karena rumah saya juga di sebelah kandang. Jadi kami juga berkepentingan menjaga lingkungan tetap bersih," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Kulim, Riko, mengatakan monitoring dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai gangguan lalat yang dirasakan warga.

"Hari ini kami turun bersama pihak kelurahan, Ketua RW, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menyikapi laporan tersebut. Dari penjelasan pemilik usaha, memang sudah ada upaya pengendalian menggunakan obat lalat. Namun kami meminta agar langkah itu lebih dimaksimalkan sehingga dampaknya terhadap masyarakat bisa jauh berkurang," katanya.

Menurut Riko, berdasarkan hasil klarifikasi, kemunculan lalat memang meningkat saat proses panen dan pembersihan kandang berlangsung. Meski demikian, pelaku usaha diminta meningkatkan langkah-langkah pencegahan agar populasi lalat tidak menyebar ke permukiman.

"Berdasarkan informasi yang kami peroleh, lalat meningkat ketika proses panen dan pencucian kandang. Hal itu memang tidak bisa dipungkiri. Karena itu kami menekankan agar penyemprotan dan pengendalian dilakukan lebih maksimal sehingga lalat tidak berkembang semakin banyak," ujarnya.

Berdasarkan laporan hasil monitoring, masyarakat pada prinsipnya menerima penjelasan yang disampaikan oleh pemilik usaha. Namun, warga tetap berharap pengendalian bau dan lalat dilakukan lebih optimal sehingga dampak yang dirasakan masyarakat dapat berkurang secara signifikan.

Selain meminta peningkatan pengendalian dampak lingkungan, Pemerintah Kecamatan Kulim juga mengimbau pelaku usaha untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pengurus RT, RW, Kelurahan Sialangrampai, serta pihak kecamatan. 

" Langkah tersebut dinilai penting agar setiap persoalan yang muncul dapat segera ditangani melalui dialog dan koordinasi, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat," tutupnya. (Mnd)

Read More

HUT ke-58 BPJS Kesehatan: Menjaga Harapan Melalui Gotong Royong untuk Sehat Bersama

Jakarta, 15 Juli 2026 – Perjalanan jaminan kesehatan di Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun dan melewati berbagai fase perkembangan. Berawal dari organisasi yang dibentuk pada 15 Juli 1968 yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), transformasi kelembagaan terus dilakukan melalui Perum Husada Bakti dan PT Askes (Persero), hingga menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, BPJS Kesehatan merefleksikan perjalanan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas layanan bagi peserta JKN yang saat ini sudah mencapai 285 juta jiwa.

Hingga saat ini, Program JKN telah menjadi salah satu program strategis nasional yang memberikan perlindungan kesehatan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Berbagai upaya penyempurnaan kerap kali dilakukan, mulai dari penguatan layanan di fasilitas kesehatan, pengembangan layanan digital, penyederhanaan proses administrasi, hingga peningkatan kemudahan akses layanan bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia menunjukkan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga keberlangsungan program. Berbagai capaian yang diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan yang mendukung terjaganya akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

”Selama 58 tahun, penyelenggaraan jaminan kesehatan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perjalanan tersebut mengantarkan kita pada penyelenggaraan Program JKN yang kini telah memasuki tahun ke-13. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang selalu mendukung keberlanjutan Program JKN. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis Program JKN dapat mencetak generasi sehat demi Indonesia Emas 2045,” kata Pujo dalam Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (15/07).

Pujo juga mengungkapkan bahwa keberlanjutan Program JKN menjadi fokus utama BPJS Kesehatan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi organisasi ke depan. Menurutnya, berbagai langkah transformasi yang dilakukan harus mampu menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, perluasan kepesertaan, dan kesehatan finansial program.

”Saat ini rasio klaim Program JKN telah mencapai 108 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan kesehatan semakin besar. Jika perusahaan asuransi swasta mungkin melakukan repricing jika klaim sudah 95% untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya. Kami berharap dukungan kebijakan melalui regulasi baru dapat memperkuat keberlanjutan Program JKN sehingga manfaatnya tetap dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang," kata Pujo.

Meski demikian, BPJS Kesehatan melihat masih terdapat potensi penguatan pendanaan program melalui peningkatan kepatuhan dan cakupan kepesertaan. BPJS Kesehatan juga telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada keberlanjutan program. Berbagai kebijakan akan diarahkan tidak hanya pada aspek operasional, tetapi juga penguatan fondasi finansial dan kualitas layanan. 

Untuk itu, BPJS Kesehatan menyusun rencana strategis yang berorientasi pada peningkatan kepesertaan, penguatan pendanaan, serta transformasi layanan. Salah satu upaya yang akan didorong adalah integrasi kepesertaan Program JKN dengan layanan publik, disertai pengembangan layanan non tatap muka melalui pemanfaatan teknologi digital agar akses layanan semakin mudah dan efisien.

Kepala Staf Kepresidenan RI, Dudung Abdurachman, mengapresiasi peran BPJS Kesehatan dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional melalui Program JKN. Dalam keynote speech pada Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan, ia menyebutkan bahwa Program JKN merupakan pilar utama kesehatan masyarakat yang sejalan dengan visi pembangunan kesehatan nasional dan Asta Cita Presiden.

”Kami juga mengapresiasi berbagai program BPJS Kesehatan yang memberi perhatian pada empat program kolaboratif prioritas pemerintah. Mulai dari pemantau kesehatan siswa dan petugas SPPG melalui P-Care Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan di 3 sekolah rakyat, pengembangan Desa Sehat JKN bersama Koperasi Desa Merah Putih sebagai agen fasilitator jaminan kesehatan, serta Program JKN 3T melalui kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL dan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T,” kata Dudung.

Meski demikian, Dudung mengingatkan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi bersama, seperti keberlanjutan pendanaan jaminan sosial, kepatuhan peserta, dan sinergi dengan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan serta meningkatkan kualitas layanan Program JKN.

Dalam momen puncak HUT ke-58, BPJS Kesehatan juga berhasil memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 khususnya pada Fungsi Pengadaan dan Fungsi Investasi, serta Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat budaya integritas dan kepatuhan organisasi melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001 dan Sistem Manajemen Kepatuhan berbasis ISO 37301. (Mnd)

Read More

Layanan BPJS Kesehatan Jangkau Penduduk Daerah 3T

 

Jakarta (13/07/2026) – Sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan berkomitmen menghadirkan akses layanan JKN yang mudah diakses oleh penduduk Indonesia di manapun berada. Demi mengatasi keterbatasan akses layanan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), BPJS Kesehatan pun telah menghadirkan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) dan layanan jemput bola BPJS Keliling.

VIOLA merupakan kanal layanan tanpa tatap muka berbasis video conference yang menghubungkan masyarakat dengan petugas BPJS Kesehatan secara real time, untuk pengurusan administrasi kepesertaan JKN, informasi, dan penanganan pengaduan. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan stakeholders di daerah 3T, untuk memfasilitasi video conference di fasilitas kesehatan, kantor desa/kelurahan/kecamatan, sekolah, dan tempat lainnya.

Selama Januari-Mei 2026, terdapat 218.729 pemanfaatan VIOLA. Lokasi pelaksanaan VIOLA terbanyak dilakukan di Puskesmas, sementara jenis layanan yang paling banyak dimanfaatkan ialah layanan informasi dan perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Adapun segmen peserta JKN yang paling banyak memanfaatkan VIOLA ialah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa tidak semua wilayah di Indonesia mampu mengadopsi layanan digital karena berbagai alasan, seperti keterbatasan jarkomdat, kondisi geografis, dan belum semua lapisan masyarakat familier dengan teknologi digital. Karena itu, selain menggalakkan kanal digital, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan layanan jemput bola BPJS Keliling. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses informasi, mengurus administrasi, hingga menyampaikan aduan seputar JKN.

“Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling tersebut merupakan wujud implementasi Layanan Ujung Negeri (LANURI), salah satu dari Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan. Hari ini kita laksanakan LANURI serentak di 558 titik kabupaten/kota se-Indonesia, dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Dari ke-558 titik tersebut, sebanyak 179 titik menyediakan layanan BPJS Keliling, sementara di 379 titik lainnya menghadirkan layanan VIOLA. Harapan kami, LANURI dapat memudahkan akses layanan JKN bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau aksesnya terbatas karena kondisi geografis,” ujar Pujo yang didampingi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto dalam acara Launching LANURI dan Closing Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi, Senin (13/07).

Pada kesempatan yang sama, Pujo juga menyampaikan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang menyentuh angka 91,53 %. Sebagai informasi, Quick Wins tersebut terdiri atas 4 Program Customer Centric dan 4 Program Collaborative. Program Customer Centric dikembangkan secara khusus untuk mengakomodir kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan dengan menjaring aspirasi masyarakat. Sementara, secara paralel, BPJS Kesehatan juga menjalankan Program Collaborative untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi, sehingga melibatkan sinergi dengan berbagai stakeholders dalam implementasinya

“Adapun beberapa program utama yang telah tercapai adalah JKN 3T (kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit ke daerah 3T serta pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T), P-Care MBG (petugas SPPG menjadi peserta JKN dan terpantau kesehatannya, serta tumbuh kembang siswa penerima MBG terpantau), dan Eliminasi Inefisiensi (intelligence claim untuk upaya efisiensi biaya JKN, serta pencegahan, pendeteksian, dan penanganan perilaku inefisiensi termasuk potensi fraud). Ada pula sejumlah poin yang masih terus berproses bersama pemangku kepentingan terkait,” jelas Pujo.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus mengapresiasi inisiatif BPJS Kesehatan dalam memperluas akses JKN bagi masyarakat 3T. Menurutnya, kehadiran layanan VIOLA dan BPJS Keliling ini merupakan terobosan yang mampu mendekatkan layanan administrasi JKN bagi masyarakat yang masih mengalami keterbatasan transportasi ataupun infrastruktur digital.

“Kementerian Koperasi menyambut baik kolaborasi ini, mengingat jaringan Koperasi Desa Merah Putih memiliki jaringan yang tersebar hingga ke tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia, serta memiliki akses internet untuk mendukung penyelenggaraan VIOLA maupun BPJS Keliling. Kami akan mendorong jajaran pengurus Koperasi di daerah 3T untuk mendukung pelaksanaan LANURI sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Sementara, Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda mengatakan bahwa pemerataan layanan kesehatan menjadi salah satu tantangan Indonesia, terutama di wilayah 3T yang masih mengalami keterbatasan akses, infrastruktur dan sumber daya manusia. Kehadiran LANURI pun diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut.

“Jaringan pelayanan kesehatan TNI yang tersebar di seluruh negeri dapat dimanfaatkan untuk mendukung LANURI, misalnya mobilisasi personil di bidang kesehatan ke daerah terpencil, pemanfaatan fasilitas kesehatan TNI sebagai titik layanan tambahan, serta pengoperasian kapal rumah sakit yang bisa digunakan untuk layanan di pulau-pulau terpencil. Termasuk dengan mengerahkan sekitar 76.000 personil Babinsa yang tersebar di Indonesia,” katanya. (Mnd)

Read More

Pekerja Wajib Tahu, Cara Daftarkan Keluarga Tambahan agar Masuk Tanggungan JKN

Jakarta (10/07/2026) – Memiliki perlindungan jaminan kesehatan merupakan hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi oleh setiap pemberi kerja. Lewat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah memastikan para pekerja dan anggota keluarganya dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa masyarakat yang terdaftar JKN pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), iurannya akan dipotong setiap bulan dari penghasilan bersihnya (take home pay). 

Perhitungan iuran JKN bagi pekerja adalah 5%, dengan rincian 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% dipotong dari penghasilan peserta PPU. Ketentuan persentase besaran iuran ini berlaku bagi pekerja PPU Penyelenggara Negara (yang bekerja di instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah) maupun bagi pekerja PPU Swasta (yang bekerja di luar instansi pemerintahan, seperti badan usaha swasta/BUMN/BUMD). 

“Batas maksimal penghasilan per bulan yang digunakan sebagai dasar hitungan iuran peserta PPU adalah maksimal Rp12 juta. Jadi, meski penghasilan seorang peserta PPU mencapai Rp100 juta, maka iuran yang dipotong dari penghasilan peserta tersebut adalah tetap 1% dari Rp12 juta,” jelas Rizzky pada Jumat (10/07). 

Iuran peserta PPU tersebut dihitung untuk menanggung 5 orang, yaitu pekerja, pasangannya, dan 3 orang anak yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) pekerja tersebut. Lalu bagaimana jika anak pekerja lebih dari 3 orang? Menjawab hal tersebut, Rizzky pun menjelaskan bahwa anak ke-4, ke-5, dan seterusnya, dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga lain yang ditanggung peserta PPU. Besaran iuran per bulan untuk 1 (satu) orang anggota keluarga tambahan ialah 1% dari penghasilan pekerja. 

“Selain anak, peserta PPU juga dapat mendaftarkan ayah, ibu, dan mertuanya sebagai anggota keluarga tambahan yang masuk dalam tanggungan pekerja tersebut. Penting diingat, apabila ada anggota keluarga lain, yang ternyata sudah terdaftar sebagai peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri dan menunggak iuran, maka tunggakan iurannya harus dilunasi terlebih dulu sebelum didaftarkan sebagai anggota keluarga tambahan dari pekerja,” kata Rizzky.

Rizzky menambahkan, anggota keluarga tambahan tersebut juga wajib didaftarkan pada hak kelas rawat yang sama dengan hak kelas rawat peserta PPU yang menanggungnya. Adapun beberapa syarat yang harus dilampirkan untuk mendaftarkan anggota keluarga tambahan, di antaranya salinan KK, salinan identitas kependudukan anggota keluarga yang akan didaftarkan, dan surat kuasa pemotongan gaji yang diajukan pekerja kepada pemberi kerja untuk melakukan pemotongan iuran anggota keluarga yang lain. 

Peserta PPU PN dapat mendaftarkan anggota keluarga tambahan melalui satuan kerjanya. Sementara, bagi peserta PPU Swasta, proses pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan melalui HRD/bidang urusan personalia badan usaha tempatnya bekerja. 

“Badan usaha maupun satuan kerja bertanggung jawab mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi seluruh pekerja dan anggota keluarganya, termasuk anggota keluarga tambahan pekerja. Jika pekerja merasa tenang karena ada kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi keluarganya, maka ia bisa lebih fokus bekerja sehingga produktivitas perusahaan pun ikut meningkat,” kata Rizzky.

Sebagai informasi, sampai dengan akhir Juni 2026, dari total jumlah peserta JKN sekitar 284,2 juta jiwa, terdapat 21,2 juta peserta JKN yang terdaftar pada segmen PPU PN dan 46,8 juta peserta JKN segmen PPU Swasta. 

Tak lupa Rizzky pun mengingatkan para pekerja untuk memastikan status kepesertaan JKN-nya sekeluarga selalu aktif, sebab sakit bisa datang kapan saja tanpa terduga. Dengan iuran yang relatif terjangkau, cakupan manfaat Program JKN terbilang luas. Ada ribuan jenis diagnosis penyakit yang dijamin JKN sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. 

“Bukan hanya penyakit berbiaya mahal yang dijamin, BPJS Kesehatan bahkan menjamin biaya pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan berjangka waktu lama atau bahkan berlangsung seumur hidup, seperti cuci darah bagi pasien gagal ginjal, penderita talasemia dan hemofilia, pasien yang menjalani pengobatan kanker, insulin untuk penderita diabetes, dan lain sebagainya,” kata Rizzky. (Manda)

Read More

Program JKN Makin Kuat, Cetak SDM Sehat untuk Indonesia Hebat

Jakarta, 2/7/2026 – Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025, Kamis (2/7).

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Pujo.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari. 

"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan," kata Pujo.

Terdapat inovasi dalam pelayanan JKN, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Kemudahan akses tersebut turut diperkuat melalui perluasan jejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan. 

Pujo menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga ditopang oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun, yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.

"Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," terang Pujo.

Menurut Pujo, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial. 

Selain itu, Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019, serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Pujo menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen kepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai tiga tahun dan produktivitas masyarakat

"Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat," tambah Pujo. 

Pujo juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini. Karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," kata Pujo.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan Program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, Public Expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN secara profesional.

“Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ucap Stevanus.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan Program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan Program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Telisa. (Red)

Read More

Kejurnaswil Sumatera Shorinji Kempo 2026, Perkemi Pekanbaru Raih 2 Medali Emas dan 1 Perak

‎Pekanbaru - Kontingen Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) Kota Pekanbaru sukses menorehkan prestasi di ajang Kejurnas Wilayah Sumatera Kempo 2026 di Sawahlunto, Sumatera Barat. Kejurnas Wilayah Sumatera berlangsung sejak 23 Juni dan secara resmi ditutup pada Sabtu (27/6/2026). 

‎

‎Dalam event bergengsi ini, para kenshi kontingen Perkemi Pekanbaru berhasil merebut 2 medali emas dan 1 perak. Hasil ini menempatkan kontingen Kota Pekanbaru berada dalam urutan 10 besar perolehan medali dalam Kejurnas Wilayah Sumatera. 

‎

‎Adapun medali emas pertama disabet oleh kenshi Marsitta Bellvania Siregar dalam nomor Embu Tandoku Pemula Kyu IV & Kyu III. Capaian gemilang disusul oleh Salyadini Soraya. Tampil dalam nomor Randori Dewasa Kelas 70 Kg, Salyadini berhasil meraih medali emas kedua untuk Perkemi Kota Pekanbaru. 

‎

‎Sementara itu, medali perak ditorehkan oleh Zellovia Vega di nomor Randori Remaja Putri Kelas 48 Kg. 

‎

‎Dalam Kejurnas Wilayah Sumatera 2026, Perkemi Kota Pekanbaru menurunkan sebanyak 14 atlet mengikuti 16 nomor lomba. 

‎

‎Hasil 2 emas dan 1 perak ini sekaligus menempatkan kontingen Perkemi Pekanbaru unggul atas 3 daerah lain di Riau yang mengikuti Kejurnas Wilayah Sumatera. Kontingen Perkemi Pelalawan meraih 1 medali emas, Perkemi Pelalawan meraih 4 perak dan 3 perunggu serta Perkemo Siak mendapat 2 medali perak. 

‎

‎Adapun juara umum Kejurnas Wilayah Sumatera diraih oleh kontingen Perkemi Kota Padang yang mendapatkan 14 emas, 14 perak dan 6 perunggu. Sementara tuan rumah Kota Sawahlunto menjadi runner up dengan perolehan 9 emas, 9 perak dan 5 perunggu. 

‎

‎Ketua Perkemi Kota Pekanbaru, Arif Frans Darmana menyampaikan apresiasi kepada para kenshi asal Kota Pekanbaru yang turun dalam Kejurnas Wilayah Sumatera 2026. Ia menyatakan, perolehan 2 emas dan 1 perak merupakan  prestasi bersama, didukung oleh dedikasi tim pelatih yang dikepalai oleh Syamsul Syahputra dan Yuskhairi, Andrian. 

‎

‎"Saya mengucapkan selamat kepada para kenshi, baik yang berhasil meraih medali maupun yang ikut tampil dalam  Kejurnas Wilayah Sumatera 2026. Apresiasi juga kami sampaikan kepada tim pelatih dan orangtua kenshi yang ikut mendukung keberangkatan kontingen," kata Arif Frans Darmana. 

‎

‎Pelatih Kempo Kota Pekanbaru, Syamsul Syahputra menegaskan, perolehan 2 emas dan 1 perak sebenarnya sudah cukup baik. Apalagi, persiapan kontingen Pekanbaru dalam mengikuti Kejurnas Wilayah Sumatera 2026 cukup mepet, hanya sekitar 2 bulan saja. Bahkan, sebagian besar kenshi yang diturunkan, baru kali pertama ikut dalam Kejurnas Wilayah. 

‎

‎"Sebenarnya kita cukup nekat ikut dalam Kejurnas Wilayah Sumatera ini. Persiapan kita sangat terbatas. Tapi, alhamdulilah para kenshi dapat tampil percaya diri," kata Syamsul. 

‎

‎Kejurnas Wilayah Kempo Sumatera diikuti sebanyak 426 atlet kempo (kenshi) terbaik dari 29 kabupaten/kota di seluruh penjuru Sumatera. Kejuaraan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah pada Rabu (24/6/2026).

‎

‎Hadir dalam acara pembukaan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, Ketua Umum Pengurus Besar Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PB Perkemi), Laksamana Madya (Purn) Agus Setiadji dan Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra serta Ketua Pengprov Perkemi Sumbar, Bagas Panyusunan Nasution. (Manda)

Read More

Semarak HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat

Jakarta, 28/6/2026 – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, BPJS Kesehatan menggelar Health Fun Run di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (28/6). Kegiatan yang diikuti oleh berbagai komunitas lari tersebut adalah komitmen BPJS Kesehatan mendukung upaya promotif dan preventif sebagai bagian dari penguatan Program JKN dengan mendorong masyarakat membudayakan hidup sehat. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya diukur dari kemampuan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan ketika masyarakat sakit. Menurutnya, keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat semakin sadar menjaga kesehatannya sehingga risiko penyakit dapat dicegah sejak dini. 

"Program JKN dibangun atas semangat gotong royong. Karena itu, kami tidak hanya berupaya memberikan perlindungan kesehatan saat masyarakat membutuhkan layanan, tetapi juga terus memperkuat berbagai upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan produktif," ujar Pujo. 

Pujo menjelaskan, per 1 Juni 2026 terdapat lebih dari 285 juta peserta JKN atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Capaian tersebut didukung oleh 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama yang tersebar di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga akses layanan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat. 

"BPJS Kesehatan senantiasa memperkuat langkah promotif dan preventif untuk menekan peningkatan penyakit tidak menular, khususnya pada kelompok usia produktif. Pada tahun 2025, lebih dari 79 juta peserta JKN telah mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan, dengan sekitar 23 juta peserta berisiko hipertensi dan 17 juta peserta berisiko diabetes melitus," terang Pujo. 

Selain itu, menurut data BPJS Kesehatan juga menunjukkan bahwa pada kelompok usia di bawah 45 tahun terdapat lebih dari 400 ribu peserta JKN yang didiagnosis diabetes melitus dan satu juta lebih peserta JKN terdiagnosis hipertensi. Bagi Pujo, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penyakit kronis tidak lagi hanya dialami kelompok lanjut usia, tetapi juga mengancam generasi muda dan usia produktif.

 

"BPJS Kesehatan juga terus mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat, di antaranya melalui Prolanis Muda, Skrining Riwayat Kesehatan, serta edukasi kesehatan. Kegiatan Health Fun Run hari ini menjadi salah satu sarana untuk mengajak masyarakat membiasakan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang dilakukan secara berkelanjutan," ujar Pujo. 

Harapannya, semangat yang dibangun melalui Health Fun Run tidak berhenti pada kegiatan hari ini, tetapi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pujo, semakin banyak masyarakat yang sehat dan produktif, semakin kuat pula fondasi keberlanjutan Program JKN di masa depan. 

"Penguatan budaya hidup sehat merupakan bagian dari dukungan BPJS Kesehatan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Melalui semangat gotong royong serta penguatan upaya promotif dan preventif dalam Program JKN, BPJS Kesehatan optimis dapat berkontribusi mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," tutur Pujo. 

Pada saat yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad mengatakan semangat gotong royong merupakan esensi utama Program JKN. Melalui semangat gotong royong, peserta yang sehat membantu peserta yang sakit dan peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, dengan demikian seluruh peserta memperoleh perlindungan Kesehatan yang berkelanjutan. 

“Gotong royong merupakan nilai yang harus terus dijaga. Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Untuk generasi muda, jangan menunda memulai kebiasaan hidup sehat karena menjaga kesehatan dapat dilakukan melalui konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, serta menerapkan pola hidup sehat,” kata Raffi. 

Raffi mengatakan, melalui kegiatan Fun Run secara rutin, BPJS Kesehatan telah mengajarkan bahwa kesehatan bukan dimulai di hari esok tapi dimulai sejak dini. 

“Sehat itu ada dua, dimulai dari hati dan mentransfer ke otak. Kalau kita niatkan untuk sehat, pasti mindset di otak akan langsung tergerak. Sehat itu mahal, jadi kita harus jaga kesehatan sejak dini,” tegas Raffi. (Manda)

Read More

Ajang Kejurprov Panahan Junior Riau 2026, Pekanbaru Raih Juara Umum

‎Pekanbaru - Atlet Panahan Kota Pekanbaru berhasil memborong medali emas, perak dan perunggu di Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Junior I Panahan Riau 2026. Kontigen kota pekanbaru berhasil meraih empat belas medali emas ini dari 16 divisi yang dipertandingkan berhasil menempatkan Pekanbaru di peringkat juara umum di kejuaraan panahan junior tingkat riau. 

‎

‎Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum

‎Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Pekanbaru Ir Yuda Bhakti, Minggu (28/6/2026). 

‎

‎Penampilan gemilang tersebut sekaligus mengantarkan atlet panahan kota Pekanbaru itu lolos ke Kejurnas Panahan yang akan digelar di Kudus, 22-29 Juli 2026 mendatang. 

‎

‎" Alhamdulillah, pada kejurprov junior I panahan riau 2026 kemarin, atlet kita berhasil meraih empat belas medali emas, enam perak dan lima perunggu. Ini prestasi sangat membanggakan dengan hasil ini kita akan melaju di tingkat Nasional," ujar Yuda Bhakti.

‎

‎Ketua Panahan Pekanbaru dua Periode ini menjelaskan dari total keseluruhan sebanyak 55 atlet terbaiknya atlet panahan Pekanbaru berhasil meraih medali emas dan  lolos ke Kejurnas terdiri atas Arkhan Khaliq Putra dan Hana Mardiyah Putri dari kategori U-10.

‎

‎Kemudian Naufal Abdul Ghani Putra dan Nayla Syifa'u Rezti Putri dari kategori U-13. Sementara dari kategori U-15 ada

‎M Zacky Zairuni Atha Putra dan Muharramah Khairunna Hasvi Putri, serta 

‎Aidil Kaffah Hasvi Putra dan Calista Oktasyasa Putri dari kategori U-18.

‎

‎“Keberhasilan ini sekaligus menandai keberhasilan pembinaan atlet-atlet muda Pekanbaru. Kami juga sangat berharap semoga KONI Pekanbaru nanti nya bisa memfasilitasi atlet pekanbaru untuk keberangkatan ke Kejurnas di Kudus ” kata Yuda Bhakti

‎

‎Sementara itu, Ketua Umum KONI Pekanbaru Achmad Faisal Reza SE mengaku bangga atas pencapaian para atlet muda Pekanbaru. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras para atlet, pelatih, dan orang tua yang selama ini mendukung proses latihan dan persiapan menghadapi kejuaraan.

‎

‎“Hasil ini berkat ketekunan para atlet, pelatih, dan orang tua dalam mempersiapkan diri. Semoga prestasi ini bisa berlanjut hingga Kejurnas,” kata Reza.

‎

‎Berikut 14  atlet peraih medali emas antara lain: 

‎1. Rafasya Alfarizki Recurve kategori U-18 Putra

‎2. Aura Bening Latifah Recurve kategori U-18 Putri

‎3. Fayyadhi Ahsan Zubir Recurve kategori U-13 Putra

‎4. M Alif Athallah Compound kategori U-18 Putra

‎5. Afif Naufal Aryanto Compound kategori U-15 Putra

‎6. Abrar Tsaqif Compound kategori U-13 Putra

‎7. Aidil Kaffah Hasvi Nasional kategori U-18 Putra

‎8. Calista Oktasyasa Nasional kategori U-18 Putri

‎9. M zacky Zairuni Atha Nasional kategori U-15 Putra

‎10. Muharramah Khairunna Hasvi Nasional kategori U-15 Putri

‎11. Naufal Abdul Ghani Nasional kategori U-13 Putra

‎12. Nayla syifa'u Rezti Nasional kategori U-13 Putri

‎13. Arkhan khaliq Nasional kategori U-10 Putra

‎14. Hana Mardiyah Nasional kategoriU-10 Putri

Read More

RUPS LB SPR Cipta Lestari: Suryadi Khusaini Diangkat Jadi Komisaris Fajar Menanti Simanjutak sebagai Direktur

‎Pekanbaru - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Cipta Lestari hari ini miliki nahkoda baru. Ditetapkan, Suryadi Khusaini dipercaya sebagai Komisaris, sedangkan Fajar Menanti Simanjutak sebagai Direktur Utama (Dirut).

‎

‎Penetapan RUPS-LB dibacakan oleh Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Muhammad Haris Kampai di kantornya, Jalan Diponegoro Pekanbaru. Rapat penetapan ini juga dihadiri para pemegang saham, Sekretaris Perusahaan Hariyanto Karim. Turut hadir Komisaris PT SPR Trada Aspandiar dan Direktur PT SPR Trada Suwandi yang sebelumnya telah ditetapkan juga melalui RUPS-LB.

‎

‎"Hari ini kita sudah membacakan keputusan, penetapan Direktur dan Komisaris baru PT Cipta Lestari. Yakni pak Suryadi Khusaini selaku komisaris dan pak Fajar Menanti sebagai Dirut," kata Haris, Jumat (26/6/26).

‎

‎Kedua nahkoda baru ini menggantikan dua direksi sebelumnya yakni Iyus Rizal dan Khuzaifah. Haris berharap, ke depan melalui nahkoda baru PT Cipta Lestari jauh bisa berkembang lagi sesuai dengan core bisnisnya di bidang kehutanan dan perkebunan.

‎

‎Pada kesempatan inj, Haris menegaskan bahwa pergantian direksi dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi guna meningkatkan kinerja perusahaan. Ia juga meminta kepada direksi sebelumnya Pak Iyus Rizal dan Pak Khuzaifah, agar tetap menjalin komunikasi dengan direksi yang baru, terutama dalam menyampaikan capaian maupun persoalan yang selama ini dihadapi PT SPR Cipta Lestari.

‎

‎Ia juga menekankan bahwa berdasarkan keputusan RUPS-LB, seluruh kebijakan strategis yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai, pengelolaan keuangan, serta aktivitas pengadaan barang dan jasa di PT SPR Cipta Lestari harus dikoordinasikan dengan PT SPR selaku perusahaan induk.

‎

‎"Sama seperti direksi PT Trada sebelumnya telah disampaikan, semua pihak yang sudah diberi amanah agar sungguh-sungguh, membesarkan perusahaan ini. Kita tidak main-main, setiap tiga bulan wajib dievaluasi. Setahun sudah harus ada progres dari apa yang rencanakan, ini penting kita ingatkan," tegas Haris.

‎

‎Sementara Direktur PT Cipta Lestari yang baru, Fajar Menanti Simanjutak menyatakan ucapan terimakasihnya atas kepercayaan para pemegang saham yang diberikan kepadanya. Ia berjanji akan berupaya maksimal menjaga amanah, untuk membesarkan perusahaan yang dipimpinya.

‎

‎"Kita tentu akan berupaya maksimal. Fokus kita mencari, menggali segala potensi berkaitan core bisnis perusahaan. Target deviden adalah suatu keharusan. Karena salah satu didirikannya anak perusahaan di bawah PT SPR ini adalah bagaimana bisa memberikan keutungan," ungkap Fajar. (Manda)

Read More

Wajib Tahu, Ada Hal Yang Tidak Bisa Dijamin BPJS Kesehatan

Jakarta (12/06/2026) – Belum lama ini, sempat ramai di media sosial tentang netizen yang mengeluh karena harus membayar sejumlah uang saat dirawat inap di rumah sakit, padahal ia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Setelah diusut, ternyata peserta tersebut menunggak iuran dan baru mengaktifkannya kembali saat dirawat inap di rumah sakit.

"BPJS Kesehatan menjamin biaya peserta JKN selama status kepesertaannya aktif. Jika ada pesertaJKN yang menunggak dan baru diaktifkan kembali saat dirawat inap, maka akan diberlakukan denda pelayanan. Besarannya 5 persen dari perkiraan biaya pelayanan kesehatan dikalikan jumlah bulan tertunggak, maksimal 12 bulan. Besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp20 juta, namun biasanya nominalnya jauh lebih rendah dari itu. Kami tegaskan kembali bahwa denda pelayanan ini hanya berlaku untuk pasien yang dirawat inap di rumah sakit dalam kurun waktu 45 hari sejak status JKN-nya aktif lagi," jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah.

Menurut Rizzky, ketentuan denda layanan sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Rizzky juga menegaskan bahwa di luar pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan, faktanya cakupan manfaat Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan sangat luas. Ada ribuan jenis diagnosis penyakit yang dijamin JKN sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023

“Bukan hanya penyakit berbiaya mahal yang dijamin, BPJS Kesehatan bahkan menjamin biaya pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan berjangka waktu lama atau bahkan berlangsung seumur hidup, seperti cuci darah bagi pasien gagal ginjal, penderita talasemia dan hemofilia, pasien yang menjalani pengobatan kanker, insulin untuk penderita diabetes, dan lain sebagainya,” kata Rizzky.

Rizzky juga menjelaskan beberapa contoh pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan karena sudah ditanggung oleh instansi lain. Misalnya, gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), alat kontrasepsi dan obat-obatnya ditangani Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), atau pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan dan penganiayaan ditangani Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Rizzky menambahkan, ada pula pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan karena dilakukan untuk tujuan kosmetik. Misalnya, operasi plastik dan pasang kawat gigi untuk tujuan mempercantik diri. Selain itu, ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin karena dilakukan di luar negeri, karena mekanisme penjaminan Program JKN hanya berlaku di wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan, termasuk dalam pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Ada juga beberapa pelayanan kesehatan tidak masuk dalam jaminan BPJS Kesehatan karena sudah dijamin oleh instansi lainnya. Misalnya, cedera akibat kecelakaan kerja dijamin oleh BPJamsostek, PT Taspen, PT ASABRI, atau instansi penjamin lainnya," katanya.

Rizzky pun menjelaskan bahwa aturan soal pelayanan kesehatan yang tidak dijamin sudah ada sejak lama, bahkan sejak BPJS Kesehatan belum beroperasi. Aturan itu pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, kemudian diturunkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dan diperbarui secara berkala hingga terakhir terbitlah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Jadi kebijakan tersebut bukan aturan yang baru diberlakukan, kami telah melakukan sosialisasi berulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Harapan kami, peserta JKN rutin membayar iuran supaya Program JKN terus berlanjut melindungi masyarakat Indonesia. Apalagi sudah banyak masyarakat yang merasakan betapa besar manfaat program ini,” ujar Rizzky.

Read More

Pegadaian Semakin Kokoh sebagai Perusahaan Jasa Keuangan Berdaya Saing Global

  

JAKARTA - PT Pegadaian kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tempat kerja terbaik di Asia dengan meraih penghargaan HR Asia Best Company to Work For in Asia 2026 untuk kedelapan kalinya. Pada ajang HR Asia Awards 2026, Pegadaian juga berhasil memborong lima penghargaan sekaligus yang mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. 

Kelima penghargaan tersebut meliputi HR Asia Best Company to Work For in Asia 2026 Indonesia Chapter, HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026, HR Asia Tech Empowerment Awards 2026, HR Asia People Transformation Awards 2026, serta HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen Pegadaian dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan talenta, transformasi digital, serta budaya kerja yang inklusif dan berkelanjutan. 

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel, Novryandi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan Pegadaian dalam membangun budaya kerja yang mampu mendorong kinerja dan inovasi seluruh insan perusahaan. 

"Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh Insan Pegadaian, termasuk kami di Pegadaian Kanwil III Sumbagsel. Raihan Best Company to Work For in Asia untuk kedelapan kalinya menunjukkan bahwa Pegadaian berhasil membangun lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan mampu mendorong setiap insan perusahaan untuk terus bertumbuh, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat," ujar Novryandi. 

Menurut Novryandi, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari transformasi budaya perusahaan yang terus dilakukan Pegadaian, termasuk penguatan kompetensi SDM, penerapan budaya AKHLAK, serta pengembangan talenta yang berkelanjutan. 

"Pegadaian memiliki komitmen kuat untuk menciptakan SDM yang unggul dan adaptif terhadap perubahan. Melalui semangat MengEMASkan Indonesia, kami terus mendorong insan Pegadaian agar mampu memberikan layanan terbaik kepada nasabah sekaligus menghadirkan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional," tambah Novryandi. 

Saat ini Pegadaian diperkuat oleh lebih dari 14.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sinergi yang kuat dari seluruh Insan Pegadaian menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai transformasi perusahaan, mulai dari digitalisasi layanan, pengembangan produk, hingga perluasan bisnis melalui ekosistem Bank Emas dan ekspansi internasional ke Timor-Leste.

Keberhasilan tersebut semakin mempertegas posisi Pegadaian sebagai perusahaan jasa keuangan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global.. 

Tentang Pegadaian 

PT Pegadaian didirikan di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada 1 April 1901. Tak hanya bergerak di Industri Gadai, Pegadaian kini bertransformasi menjadi lembaga keuangan inklusif yang menyediakan beragam produk dan layanan finansial. Sejak tahun 2021, Pegadaian tergabung dalam Holding Ultra Mikro (UMi) bersama BRI dan PNM, berkomitmen penuh dalam mendukung UMKM naik kelas. 

Pegadaian kini mengukuhkan posisinya sebagai pelopor Layanan Bank Emas di Indonesia dengan produk terlengkap, sejak resmi mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas. 

Selain Layanan Bank Emas, Pegadaian juga memiliki ragam produk investasi emas yang mudah diakses masyarakat, seperti Tabungan Emas, Cicil Emas, dan Arisan Emas, serta produk pembiayaan yang lengkap (Haji & Umroh, Kredit Mikro, Kredit Kendaraan, hingga KUR Syariah). 

Seluruh produk dan layanan Pegadaian dapat diakses melalui Outlet, Agen Pegadaian, serta aplikasi Tring! by Pegadaian yang dirancang dengan fokus pada pengembangan ekosistem emas dan transformasi digital, untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan dalam bertransaksi finansial bagi masyarakat. 

Sebagai lembaga pembiayaan sosial, Pegadaian juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui layanan keuangan yang inklusif, menciptakan dampak positif bagi komunitas, dan meningkatkan kesejahteraan secara luas. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.pegadaian.co.id.

(Yanti)

Read More

Damkar Pekanbaru Uji Laik Alat Proteksi Kebakaran di RS Awal Bros Hangtuah

 

‎Pekanbaru - Salah satu tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Pekanbaru adalah melaksanakan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan prakebakaran melalui Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM. Implementasi tugas tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengawasan serta pengujian fungsi alat proteksi kebakaran yang dilakukan secara berkala guna memastikan kesiapan sistem keselamatan pada bangunan dan fasilitas publik.

‎

‎Dalam pelaksanaannya, Kepala Disdamkarmat Kota Pekanbaru, Zarman Candra, S.STP., M.Si melalui Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM melakukan langkah konkret berupa pengujian fungsi berbagai alat proteksi pemadam kebakaran di salah satu rumah sakit di Kota Pekanbaru. Pengujian tersebut meliputi mesin pompa elektrik, jockey pump, diesel pump, hydrant pilar halaman, indoor dan outdoor hydrant box, master control fire alarm, serta perangkat proteksi kebakaran lainnya.

‎" Kegiatan uji laik alat proteksi pemadam kebakaran ini bertujuan untuk memastikan seluruh sistem proteksi kebakaran dapat berfungsi dengan baik dan optimal apabila terjadi keadaan darurat, " ujarnya

‎

‎Ditambahkan Zarman, Dengan demikian, keamanan dan kenyamanan penghuni gedung maupun masyarakat yang berkunjung dapat tetap terjaga. 

‎" Jadi upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang AMAN dan tanggap terhadap risiko kebakaran, sebagaimana sejalan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak H. Agung Nugroho, S.E., M.M. dan Makarius Anuar, S.T., M.Arch, " tutupnya

‎

‎Kegiatan inspeksi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan serta kelayakan sarana proteksi kebakaran, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan perlengkapan pendukung lainnya, agar dapat berfungsi secara optimal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sejak dini.

Read More

Prof Dr Elfizar Resmi Mendaftar Calon Rektor Unri 2026-2030, Usung Visi Kembalikan Marwah Kampus

‎

‎PEKANBARU– Bursa pemilihan Rektor Universitas Riau (Unri) periode 2026-2030 makin ramai. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Riau (UNRI), Prof. Dr. Elfizar, S.Si., M.Kom. resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor, Senin (11/5/2026). 

‎

‎Elfizar menjadi kandidat kelima yang mendaftar sejak proses penjaringan bakal calon Rektor Unri dibuka pada 4 Mei 2026. Pendaftaran sendiri dijadwalkan ditutup pada 12 Mei 2026.

‎

‎Kedatangan Elfizar disambut jajaran panitia penjaringan calon rektor di lingkungan kampus Unri. Dengan penuh optimisme, ia menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan pemilihan hingga akhir.

‎

‎Dalam penyampaiannya, Elfizar menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab moral sebagai bagian dari keluarga besar Unri untuk mengembalikan kejayaan kampus berjuluk “Kampus Biru” tersebut agar kembali menjadi universitas papan atas di Sumatera.

‎“Sebagai anak kandung Unri, tentu ada panggilan moral untuk ikut membesarkan dan mengangkat kembali marwah Universitas Riau agar semakin unggul dan berdaya saing,” ujarnya.

‎

‎Elfizar menekankan, salah satu fokus utama yang diusung dalam visi dan misinya adalah pembenahan tata kelola kampus guna menciptakan pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika, mulai dari dosen, mahasiswa hingga tenaga kependidikan.

‎

‎Selain pembenahan internal, ia juga menyoroti pentingnya memperkuat sinergi dengan pihak eksternal, khususnya Pemerintah Daerah dan berbagai mitra strategis lainnya. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan memberikan dampak positif bagi pengembangan universitas ke depan.

‎

‎Tak hanya itu, Elfizar yang juga aktif dalam organisasi alumni berkomitmen merangkul potensi besar alumni Unri agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan almamater.

‎“Alumni memiliki jaringan dan potensi besar. Ini harus menjadi kekuatan bersama untuk mendukung kemajuan Universitas Riau,” katanya.

‎

‎Menghadapi kontestasi pemilihan rektor, Elfizar mengaku optimis dapat meraih dukungan. Ia menegaskan persiapannya dilakukan dengan usaha maksimal disertai doa.

‎

‎Sementara itu, Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor Unri, Dr. H. M Rasuli, mengatakan hingga Senin (11/5/2026) sudah ada lima bakal calon yang mendaftarkan diri.

‎“Alhamdulillah, sampai hari ini sudah lima orang yang mendaftar. Kita harapkan besok masih ada tambahan calon,” ujarnya.

‎

‎Ia menjelaskan, seluruh bakal calon yang sudah mendaftar tidak diperkenankan mengundurkan diri sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya para calon akan mengikuti tahapan penyampaian visi dan misi di hadapan Senat dan pihak kementerian.

‎“Dari seluruh bakal calon nantinya akan dilakukan proses penyaringan menjadi tiga besar sebelum masuk tahap pemilihan,” jelasnya

‎

‎Dalam mekanisme pemilihan Rektor Unri, suara Senat memiliki bobot 65 persen dengan jumlah pemilih sebanyak 66 anggota senat, sedangkan pihak kementerian memiliki bobot suara sebesar 35 persen. 

Manda lspnews 

Read More

Perkuat Eksistensi di Industri Musik, The Robin Resmi Luncurkan Single "Kehangatan Pria Lain" sebagai Penanda Reaktivasi

PALEMBANG, 26 April 2026** – Grup musik asal Sumatera Selatan, **The Robin**, secara resmi mengumumkan reaktivasi mereka di industri musik Tanah Air melalui peluncuran single bertajuk **"Kehangatan Pria Lain"**. Peluncuran yang dilaksanakan pada Sabtu (25/4/2026) di Palembang ini, menandai kembalinya band yang telah berdiri sejak tahun 2006 tersebut setelah sempat menjalani masa vakum.

**Inovasi dan Adaptasi Karya**

Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan industri musik modern, The Robin melakukan proses produksi ulang terhadap karya legendaris mereka. Single *"Kehangatan Pria Lain"* yang telah diciptakan sejak dua dekade silam, kini dihadirkan kembali dengan standar produksi yang lebih tinggi dan aransemen yang disesuaikan dengan selera pasar saat ini.

"Kami melakukan rekaman ulang dengan pendekatan musikalitas yang lebih matang. Tujuannya adalah menjembatani nilai historis lagu ini dengan tren industri musik digital, sehingga dapat diterima oleh lintas generasi, termasuk Generasi Z," ujar **Ryoga Nugraha**, motor kreatif sekaligus pencipta lagu The Robin.

**Komposisi Formasi dan Profesionalisme**

Dalam fase terbarunya, The Robin kini diperkuat oleh tiga personel utama yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing:

•  Dika** (Vokalis)
•  Derga Karenza** (Bassist)
•  Ryoga Nugraha** (Gitaris & Songwriter)

Meski tampil dengan formasi yang lebih ramping dibandingkan awal terbentuknya, sinergi dan visi profesional tetap menjadi fondasi utama dalam menghasilkan karya yang berkualitas nasional.

**Visi Menghidupkan Gairah Industri Musik Daerah**

Selain aspek komersial, kembalinya The Robin membawa misi untuk memotivasi kembali ekosistem band lokal, khususnya di wilayah Sumatera Selatan yang saat ini mulai didominasi oleh penampil solois.

“Kami ingin membuktikan bahwa format band tetap memiliki daya saing yang kuat di industri musik Indonesia. Ini adalah langkah awal dari komitmen kami untuk tetap produktif dan konsisten dalam merilis karya-karya selanjutnya,” tegas **Derga Karenza**.

**Distribusi Multi-Platform**

Untuk memastikan jangkauan yang luas, single *"Kehangatan Pria Lain"* kini telah didistribusikan melalui berbagai kanal digital resmi, mulai dari YouTube, TikTok, hingga layanan pemutar musik *streaming* lainnya. Langkah ini diambil sebagai strategi distribusi yang efektif guna menembus pasar musik di tingkat nasional.

Dengan filosofi nama "Robin" sebagai simbol pembawa kabar baik, grup ini berharap kehadiran kembali mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi dinamika perkembangan industri kreatif di Indonesia.

Editor : Manda 

Read More

PLTS Jakabaring Palembang Dikunjungi Komisi XII, Diharapkan Jadi Percontohan Nasional

Palembang – Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 2 Megawatt (MW) di kawasan Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, menjadi perhatian Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam kunjungan kerjanya, Kamis (11/9/2025).

Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, meninjau langsung fasilitas energi baru terbarukan tersebut. PLTS Jakabaring berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektar dan mulai beroperasi sejak April 2018. Proyek ini dikelola oleh PT Sumber Energi Gemilang (SEG), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Direktur Pengembangan Usaha PT SEG, Fili Muttaqien, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia menegaskan kehadiran Komisi XII menunjukkan adanya perhatian serius pemerintah pusat terhadap pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

“PLTS Jakabaring menghasilkan sekitar 1,6 MW per jam dan menjadi PLTS pertama di Indonesia yang bermitra dengan PLN. Kami berharap kehadiran Komisi XII bisa membuka jalan untuk penyesuaian harga jual listrik agar lebih sesuai dengan regulasi terbaru,” kata Fili.

Menurutnya, hingga kini harga jual listrik ke PLN masih Rp889 per kWh, angka yang ditetapkan sejak 2018. Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2022, harga listrik energi surya berada di kisaran Rp1.600–Rp1.700 per kWh.

“Jika harga tetap rendah, tentu akan menghambat keberlanjutan operasional PLTS karena biaya perawatan juga tinggi. Harapan kami ada ruang penyesuaian dari PLN,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Sugeng Suparwoto menilai pengembangan EBT memang harus mendapat dukungan penuh, mengingat ketergantungan pada energi fosil tidak lagi bisa diandalkan dalam jangka panjang.

“PLTS Jakabaring awalnya dibangun untuk mendukung Asian Games 2018, namun kini menjadi contoh nyata komitmen Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan,” jelas Sugeng.

Ia menegaskan, persoalan harga listrik akan dibahas lebih lanjut bersama PLN. “Karena energi dari PLTS ini sudah masuk ke sistem PLN, maka nanti akan kami diskusikan. Kalau ada ruang untuk peninjauan harga, tentu akan kita dorong,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran energi surya dalam bauran energi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan PLTS Jakabaring sebagai proyek strategis di Sumatera Selatan. (In) 

Read More

Hari Pelanggan Nasional, Pegadaian Kanwil III Sumbagsel Tingkatkan Layanan dan Dorong Investasi Emas Masyarakat

Palembang - Merayakan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September 2024, PT Pegadaian menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh Sahabat Pegadaian yang telah menjadi nasabah loyal Pegadaian. 

Sebagai bentuk apresiasi, Pegadaian memberikan voucher Tabungan Emas senilai Rp.100.000 kepada nasabah yang bertransaksi di Outlet dan juga berbagai promo menarik yang dapat digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi produk dan layanan yang tersedia. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan rasa terima kasih Pegadaian atas kepercayaan pelanggan yang senantiasa setia menggunakan layanan Pegadaian.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel, Novryandi, menyatakan bahwa Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas layanan. "Kami menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci utama bagi keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, pada hari spesial ini, kami ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan," ujar Novryandi.

Sebagai wujud nyata dari apresiasi tersebut, PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel memberikan voucher tabungan emas senilai Rp100.000 kepada tiga nasabah yang melakukan transaksi pertama pada hari ini. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk mulai berinvestasi melalui Tabungan Emas Pegadaian.

Selain itu, dalam rangka untuk menyapa dan berinteraksi langsung dengan nasabah, seluruh Kantor Cabang di Wilayah Sumbagsel menyediakan berbagai gimmick dan souvenir menarik bagi para pelanggan yang datang melakukan transaksi. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih hangat dan personal, sehingga nasabah merasa lebih dekat dengan Pegadaian.

Dengan semangat MengEmaskan Indonesia "Kami berharap melalui perayaan Hari Pelanggan Nasional ini, pelayanan PT Pegadaian dapat terus meningkat dan menjadi lebih baik lagi. Pilihan transaksi di Pegadaian Kami berkomitmen untuk selalu berinovasi dan memberikan solusi keuangan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat," tutup Novryandi.

Tentang Pegadaian

PT Pegadaian didirikan di kota Sukabumi, Jawa Barat pada 1 April 1901.  Tak hanya bergerak di Industri Gadai, Pegadaian juga memiliki ragam produk dan layanan seperti investasi berbasis emas yang dapat dimiliki oleh masyarakat dengan cara yang mudah, diantaranya Tabungan Emas, Cicil Emas dan Arisan Emas. Sementara untuk produk pembiayaan, Pegadaian menyediakan produk pembiayaan Haji dan Umroh, Kredit Mikro, Kredit Kendaraan hingga KUR Syariah. Tergabung dalam Holding Ultra Mikro pada 2021, Pegadaian bersama BRI dan PNM berkomitmen dalam mendukung UMKM untuk naik kelas.

Pegadaian juga merupakan lembaga pembiayaan sosial yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui layanan keuangan inklusif. Dengan berbagai inovasi layanan dan program sosial, Pegadaian terus berupaya menciptakan dampak positif bagi komunitas dan masyarakat secara luas.

Pada Desember 2024, Pegadaian resmi menjadi pelopor Layanan Bank Emas dengan mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui surat Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion PT Pegadaian. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

Setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025 lalu, kini Pegadaian berhasil membukukan lebih dari 1 Ton transaksi Deposito Emas, yang semakin membuktikan kinerja Pegadaian sebagai Bank Emas terpercaya.

Produk dan layanan Pegadaian dapat diakses baik secara konvensional maupun digital melalui aplikasi Pegadaian Digital yang dapat di unduh melalui AppStore maupun PlayStore. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.pegadaian.co.id . (Manda) 

Read More

Menkomdigi Meutya Hafid Sambut Baik Kongres Persatuan PWI, Harap Dualisme Berakhir

 

JAKARTA; Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengaku senang dan menyambut baik terselenggaranya Kongres Persatuan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yg berlangsung lancar dan demokratis.

"Kami tentu senang, mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal jurnalisme Indonesia yg profesional dan berkualitas," kata Menteri Komdigi saat menerima Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua DK terpilih Atal S. Depari, Rabu.

Didampingi Wamen Komdigi Nezar Patria dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyda Yaya, Menkomdigi, berpesan agar PWI betul betul bersatu perlu merangkul kepengurusan Hendry Ch Bangun.

"Masukkan Pak Hendry (Ch Bangun). Agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali," pesan Meutya Hafid

Menkomdigi mengaku senang Kongres Persatuan PWI berlangsung lancar, sehingga mengakhiri dualisme kepenguruasan PWI yg sudah terjadi hampir dua tahun ini.

Selama dua tahun ini, PWI ramai diperbincangkan karena perpecahan antara PWI hasil Kongres Bandung 2023 dan PWI Kongres Luar Biasa Jakarta 2024. 

Setelah hampir dua tahun, kedua kubu akhirnya bersepakat mengadakan Kongres Persatuan dengan dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers Dahlan Dahi.

Pada Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Bekasi, 29-30 Agustus 2025, terpilih secara demokratis Dirut LKBN Antara Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI dan Atal S. Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI periode 2025-2030.

Menjawab harapan Menkomdigi, Munir menyatakan, kepengurusan baru nanti tetap mengakomodir kepengurusan PWI hasil Kongres Bandung Hendry Ch. Bangun dkk. Nama Hendry sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang dirancang formatur.

Munir melaporkan, formatur saat ini berusaha secepatnya menyelesaikan susunan personil kepengurusan PWI yang baru untuk segera mengurus mendapatkan AHU dari Kemenkum.

Direncanakan pelantikan pengurus akan di dilangsungkan di Museum Pers Nasional di Solo, akhir September mendatang.

Pada kesempatan itu juga, Menteri Komdigi menyatakan siap berkalaborasi dg PWI dalam rangka turut menjaga jurnalisme Indonesia di tengah gempuran arus informasi yg masif agar para wartawan bekerja profesional dg terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. (Manda) 

Read More

SMSI Gelar Rapat Bersama Dewan Pembina dan Dewan Pakar untuk Rumuskan Sikap Kebangsaan

Jakarta, 2 September 2025 – Bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi dinamika sosial dan politik yang cukup mengkhawatirkan. 

Aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah pada pekan kemarin tidak hanya menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi juga sempat diwarnai kericuhan.

Situasi ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat dan memerlukan sikap arif serta solutif dari seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi pers.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki tanggung jawab besar menjaga ruang publik tetap sehat dan kondusif. Kesadaran inilah yang melatarbelakangi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pengurus harian secara daring melalui aplikasi Zoom pada Selasa (2/9/2025).

Rapat tersebut diikuti oleh Dewan Pembina Reda Mathovani, yang merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dewan Penasehat, serta Dewan Pakar SMSI, yang diharapkan dapat memberikan pandangan objektif dalam merespons dinamika bangsa yang tengah terjadi.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan masyarakat pers harus berperan aktif menghadirkan suara yang menyejukkan di tengah kondisi bangsa yang penuh tantangan.

“Bagaimana kita merumuskan agar SMSI memberikan kontribusi nyata bagi persatuan di tengah kondisi bangsa saat ini. Sebagai organisasi pers terbesar di Indonesia, kami mendorong dialog, meredam ketegangan, dan menyampaikan pandangan konstruktif untuk pemerintah maupun masyarakat pers,” ujar Firdaus dalam rapat tersebut.

Menurut Firdaus, SMSI ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berpijak pada aspirasi yang dihimpun dari berbagai kalangan. 

Oleh karena itu, rapat pengurus harian ini menjadi pintu awal untuk menyerap pandangan Dewan Pembina dan Dewan Pakar, sebelum dilanjutkan menyusun pernyataan sikap SMSI secara nasional.

Dalam diskusi tersebut, SMSI mengingatkan pentingnya media tetap menjaga demokratisasi meski di tengah situasi yang penuh ketegangan. 

Meski menyuarakan kebebasan ekspresi dan aspirasi publik, namun menurut Firdaus, media tidak boleh terjebak dalam arus konflik dan narasi provokasi.

Selain itu, SMSI juga menekankan bahwa media bisa berperan menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah.

"Setelah terjadi kerusuhan dan berkembang jadi situasi yang mengancam, Pemerintah tetap harus menuntaskan kasus-kasus penting yang menjadi perbincangan dan mendapatkan atensi publik. Jangan sampai hilang karena ada demo-demo ini," ujar Prof Henri Subiakto, selaku Dewan Pakar SMSI.

Dewan Penasehat, Profesor Taufiqurahman juga menyampaikan pandangannya bahwa gerakan dan aksi-aksi massa yang terjadi harus tetap dipandang sebagai ekspresi demokrasi.

Meski begitu, SMSI dipandang penting untuk menyuarakan stop kekerasan, stop provokasi dan agitasi untuk memecah belah bangsa.

"SMSI perlu menampilkan berita-berita yang solutif, meredakan. Informasi yang disajikan media siber hendaknya meneduhkan, bukan menambah perpecahan. SMSI memiliki peran strategis untuk memastikan hal itu,” tegas Prof. Taufiq.

Sebagai tindak lanjut, SMSI akan menggelar Rapat Pleno Nasional pada Rabu (3/9/2025). 

Rapat pleno ini akan melibatkan pengurus SMSI dari seluruh daerah untuk menghimpun informasi, pandangan, dan aspirasi terkait situasi di wilayah masing-masing.

Firdaus menambahkan, rapat pleno tersebut akan menjadi forum konsolidasi besar bagi SMSI untuk merumuskan sikap organisasi. 

Dari hasil rapat pleno nasional itu, SMSI akan menyampaikan pernyataan sikap resmi pada Jumat (5/9/2025). 

Pernyataan ini diharapkan menjadi refleksi, sekaligus rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat pers untuk menata kehidupan berbangsa yang lebih stabil, aman, dan demokratis.

Dengan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, SMSI berharap pernyataan sikap yang akan lahir bukan sekadar respons sesaat. Melainkan sebuah dokumen moral yang mewakili aspirasi bersama, menjaga keutuhan bangsa, dan memperkuat demokrasi. (Manda)

Read More