PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menyampaikan sejumlah catatan kritis serta rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palembang Tahun Anggaran 2025. Pandangan dan rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Kamis (30/4/2026).
Rapat paripurna ini menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah kota selama satu tahun terakhir, mencakup tata kelola pemerintahan, optimalisasi pendapatan, hingga kualitas pelayanan publik.
Sorotan Komisi-Komisi DPRD Palembang
Setiap komisi memberikan pandangan mendalam terkait sektor-sektor strategis:
- Komisi I (Tata Kelola Pemerintahan):** Mengapresiasi peningkatan akuntabilitas OPD, namun menekankan perlunya percepatan batas administrasi kelurahan/kecamatan, optimalisasi layanan "jemput bola", serta digitalisasi layanan kependudukan. Penegakan Perda terkait ketertiban umum dan penanganan masalah sampah di tingkat bawah juga menjadi catatan utama.
- Komisi II (Pendapatan & Ekonomi):** Mengapresiasi kolaborasi dengan Pemkot Surabaya terkait sistem pajak. Meski demikian, Komisi II menyoroti perlunya pemutakhiran data wajib pajak, optimalisasi aset daerah, serta penguatan sektor UMKM, pertanian, dan BUMD seperti Perumda Tirta Musi.
- Komisi III (Infrastruktur & Lingkungan):** Menyoroti persoalan banjir yang dinilai belum tertangani optimal. Rekomendasi mencakup penambahan kolam retensi, normalisasi sungai, pengawasan ketat terhadap pengembang perumahan terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta penertiban kendaraan ODOL.
- Komisi IV (Kesejahteraan Rakyat):** Menekankan perlunya penambahan unit sekolah baru di wilayah padat penduduk, peningkatan kualitas layanan RSUD Gandus, penguatan program kepemudaan, serta penanganan kelompok rentan melalui penyediaan rumah singgah.
Catatan Kritis Dapil 4: Pendidikan hingga Pembebasan Lahan
Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang dari Fraksi PKS, Agung Bahari, ST, M.Si menambahkan poin krusial berdasarkan hasil reses di Dapil 4. Ia mendesak pemerintah kota untuk segera menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait fasilitas pendidikan dan tunggakan pembebasan lahan yang sudah berlangsung lama.
"Alhamdulillah, tadi dari Dapil 4 sudah disampaikan hasil reses kami. Ada beberapa poin catatan yang kami serukan kepada Pemkot Palembang. Pertama mengenai pendidikan, ternyata masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas. Kemudian, sekolah yang berada di pinggir jalan banyak mengusulkan pembuatan *zebra cross* untuk keselamatan siswa," ujar Agung Bahari.
Ia juga menyoroti kasus pembebasan lahan kolam retensi di Lebak Murni yang belum dilunasi selama 11 tahun. "Kami minta agar segera dilunasi. Kapan kita akan melaksanakan tugas kita? Ini kami minta agar segera dianggarkan di APBD Perubahan nanti," tegasnya.
Selain itu, Agung memberikan pesan khusus terkait penanganan banjir. Ia mengingatkan agar Pemkot Palembang tetap menjaga regulasi pertahanan rawa. "Palembang ini kota rawa, jangan sampai rawa ditimbun. Pak Wali sibuk membersihkan sampah, tapi OPD lain malah sibuk menimbun rawa untuk pembangunan. Para pengembang juga harus ikuti aturan yang ada," tambahnya.
Respons Wali Kota Palembang
Menanggapi masukan dan rekomendasi tersebut, Wali Kota Palembang, **Ratu Dewa**, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama Tahun Anggaran 2025. Ia berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan legislatif sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja.
"Seluruh masukan dan rekomendasi dari rekan-rekan DPRD akan segera kami tindak lanjuti. Ini menjadi bahan evaluasi krusial untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan langsung kepada masyarakat," tegas Ratu Dewa.
Secara umum, DPRD Kota Palembang menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran antar-OPD agar program pembangunan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Manda Lspnews
0 comments:
Posting Komentar