Palembang – Relawan Biru kembali mengangkat persoalan serius terkait penanganan banjir di Kota Palembang. Kali ini, Relawan Biru secara resmi membawa aspirasi warga Kecamatan Sukarame ke DPRD Kota Palembang menyusul dihentikannya rencana pembangunan Kolam Retensi Simpang Bandara tanpa alasan yang jelas, meski program tersebut sebelumnya telah masuk dalam perencanaan.
Aspirasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Diskusi Kampung yang digelar di RT 73 RW 14 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, yang melibatkan Ketua RW, Ketua RT, serta warga setempat yang selama ini terdampak langsung oleh banjir. Dalam diskusi tersebut, warga menyuarakan kekecewaan atas mandeknya pembangunan kolam retensi yang dinilai sebagai solusi strategis pengendalian banjir.
Relawan Biru kemudian menindaklanjuti hasil Diskusi Kampung tersebut dengan menyampaikan surat aspirasi resmi ke DPRD Kota Palembang pada Senin, 29 Desember 2025. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Palembang cq Komisi III, yang membidangi persoalan banjir, pembangunan, dan lingkungan hidup, serta ditembuskan kepada seluruh fraksi DPRD Kota Palembang.
Relawan Biru yang dikomandoi Dedek Chaniago, SH, atau yang akrab disapa Jenderal DC, datang langsung bersama sejumlah pengurus untuk mengantarkan surat aspirasi tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral Relawan Biru sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada wakil rakyat.
“Pembangunan kolam retensi ini sejak awal sudah direncanakan, bahkan didukung berbagai kajian. Namun di tengah jalan justru dihentikan tanpa penjelasan yang transparan. Di lapangan tidak ada persoalan, tapi di kebijakan justru berhenti,” tegas Dedek Chaniago.
Menurut keterangan Ketua RW 14 dan Ketua RT 73, warga tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi terkait alasan dihentikannya pembangunan kolam retensi tersebut. Padahal, wilayah tersebut kerap menjadi langganan banjir setiap musim hujan dan membutuhkan solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan sementara.
Warga menilai, kolam retensi memiliki banyak dampak positif. Selain berfungsi sebagai penampungan air untuk mengurangi genangan, keberadaan kolam retensi juga berpotensi membuka akses jalan baru yang menghubungkan beberapa wilayah serta mendukung konektivitas menuju jalan poros Nurdien Panji. Dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar pun diyakini akan meningkat.
Dalam surat aspirasi tersebut, Relawan Biru menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta DPRD Kota Palembang cq Komisi III untuk mendorong Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang agar lebih serius dan konsisten dalam menangani persoalan banjir yang terus berulang.
Kedua, Relawan Biru mendesak agar Pemerintah Kota Palembang menjalankan regulasi dan putusan hukum yang telah ada, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012, serta Putusan Gugatan Walhi Sumsel Nomor Register 20/07/2022 yang telah dikabulkan Majelis Hakim, sebagai dasar hukum penanganan banjir.
Ketiga, Relawan Biru meminta agar rencana pembangunan Kolam Retensi Simpang Bandara kembali dijalankan. Permintaan ini didasarkan pada berbagai kajian dan studi, antara lain Kajian ITB Tahun 2004, Kajian Bappeda Kota Palembang Tahun 2013, Kajian Koica Korea Selatan, serta Putusan Gugatan Walhi Sumsel Tahun 2020 yang juga dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Relawan Biru menegaskan bahwa aspirasi terkait banjir ini bukan kali pertama disampaikan. Bahkan, khusus persoalan banjir, aspirasi serupa telah disampaikan sebanyak tiga kali kepada DPRD Kota Palembang sebagai bentuk konsistensi perjuangan.
Melalui langkah ini, Relawan Biru berharap DPRD Kota Palembang tidak hanya menerima aspirasi, tetapi benar-benar mengawalnya hingga diterjemahkan menjadi kebijakan nyata oleh Pemerintah Kota Palembang. Warga Sukarame pun berharap, pembangunan kolam retensi tidak lagi tertunda, agar solusi banjir yang telah lama dinanti dapat segera diwujudkan. (Mn)
0 comments:
Posting Komentar