Wabup Ogan Ilir Hadiri Peresmian Pos Bantuan Hukum dan Pemberian Penghargaan oleh Menteri Hukum RI

Palembang, 28 Juli 2025 – Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani, S.H., M.H., didampingi Asisten Sekda Ogan Ilir dan Kepala Perangkat Daerah, menghadiri Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan, serta penyerahan penghargaan kepada para kepala daerah oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, yang digelar di Griya Agung Palembang, Senin (28/07/2025).

Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum RI memberikan penghargaan atas dukungan optimal terhadap program bantuan hukum gratis untuk masyarakat, sekaligus mencatatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang membentuk Posbankum di seluruh desa dan kelurahan dengan capaian 100 persen, yang sekaligus dianugerahi Rekor MURI.

“Pembentukan Posbankum bukan perkara mudah. Program ini memerlukan komitmen tinggi dan sinergi semua unsur serta lembaga untuk memberikan layanan hukum secara gratis,” ujar Menteri Supratman Andi Agtas.

Sebanyak 3.258 Posbankum resmi terbentuk di seluruh desa dan kelurahan se-Sumatera Selatan, menjadikan provinsi ini yang pertama di Indonesia dengan 100% desa/kelurahan memiliki Posbankum. Posbankum menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum, konsultasi, mediasi, hingga rujukan bantuan hukum gratis oleh paralegal dan advokat.

Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memberikan dukungan penuh terhadap program bantuan hukum gratis ini.

“Program ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk memastikan setiap warga, tanpa memandang status sosial ekonomi, memiliki akses terhadap keadilan,” ujar Wabup Ardani.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Gubernur Sumsel Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Andi Rian, unsur Forkopimda, serta para Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan.

Keberhasilan pembentukan Posbankum ini menegaskan komitmen Pemprov Sumatera Selatan dan Pemkab/Pemkot dalam mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.