PALEMBANG — Pemasangan baliho secara masif atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di sejumlah ruas jalan utama Kota Palembang menuai sorotan tajam. Baliho yang mencantumkan nama Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si. sebagai Ketua PGRI Sumatera Selatan dan Dr. H. Ahmad Zulinto, S.Pd., M.M. sebagai Ketua PGRI Kota Palembang tersebut dinilai sarat kepentingan politik praktis di tengah belum tuntasnya kemelut internal organisasi.
Meskipun baliho-baliho tersebut dibungkus dengan narasi sosialisasi regulasi formal—yakni Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026—langkah ini dipandang publik sebagai bentuk pencitraan sepihak untuk melegitimasi kekuasaan di masa konflik internal yang berkepanjangan.
Pengamat Sosial Politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, angkat bicara dan menilai kemunculan baliho secara masif ini justru merefleksikan adanya kepanikan yang mendalam dari kubu Bukman Lian. Menurut alumnus FISIP Universitas Sriwijaya tersebut, langkah borong baliho ini bukannya meredakan situasi, tetapi justru berpotensi memicu suasana di internal organisasi yang semakin memanas.
“Seharusnya mereka fokus menenangkan situasi dan membenahi keretakan organisasi, bukan justru mengeluarkan instruksi resmi yang mewajibkan seluruh Ketua PGRI se-Sumsel membuat dan memasang baliho secara serentak. Langkah ini justru berpotensi memicu suasana yang semakin memanas dan memperlebar konflik,” tegas Bagindo.
Lebih lanjut, Bagindo menyoroti bukti konkret adanya mobilisasi organisasi melalui surat instruksi bernomor **184/UM/SUS/XXIII/2026**. Surat tersebut secara eksplisit memerintahkan seluruh Ketua PGRI tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk membiayai, membuat, dan memasang baliho dengan desain atribut baku yang telah ditentukan oleh kubu tersebut.
“Publik sekarang sudah cerdas dan tidak bisa dibohongi dengan kedok sosialisasi aturan. Ada agenda apa sebenarnya di balik pemaksaan pemasangan baliho ini? Persoalan dualisme atau konflik di tubuh PGRI sendiri sampai hari ini terbukti belum selesai. Surat instruksi itu justru menjadi pengakuan tidak langsung bahwa mereka sedang cemas,” tambahnya.
Bagindo menegaskan bahwa konflik internal di organisasi profesi pendidik sangat tidak pantas dipertontonkan secara vulgar di ruang publik melalui perang baliho. Sebagai wadah yang menaungi para guru, PGRI memiliki beban moral untuk selalu mengedepankan ruang dialog yang sejuk, saling mengayomi, serta menjadi teladan bagi masyarakat luas, bukan meniru syahwat politik praktis.
“Ini organisasi guru, bukan partai politik! Seharusnya mereka itu saling mengayomi, saling mendidik, dan memberi contoh yang baik kepada publik. Guru itu *digugu dan ditiru* (dipercaya dan dicontoh). Apa yang mau ditiru oleh para murid dan masyarakat kalau yang ditampilkan para tokohnya justru manuver-manuver ambisius seperti ini?” pungkas Bagindo dengan nada retoris.
Hingga siaran pers ini diterbitkan, gelombang pemasangan baliho massal tersebut terus berjalan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Sementara itu, desakan dari para anggota agar pengurus kembali fokus pada rekonsiliasi internal alih-alih menghamburkan anggaran untuk baliho kian menguat. (Red)
