PALEMBANG – Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH SSB) terus menunjukkan komitmennya berada di garda terdepan dalam penegakan dan pelayanan hukum. Guna memperkuat program Konsultasi Hukum Gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan RDPS, YBH SSB akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) serentak bagi para pengurus tingkat kecamatan di 18 kantor camat se-Kota Palembang pada bulan Juli ini.
YBH Sumsel Berkeadilan yang dipimpin oleh Dr. (c) M. Sigit Muhaimin, S.H., M.H., terus bergerak dinamis dalam menjalankan amanah organisasi. Komitmen kuat untuk membantu masyarakat kurang mampu ini diwujudkan dengan bersinergi bersama pemerintah daerah demi mensukseskan akses keadilan yang merata.
"Setelah sukses menggagas Rapat Kerja Cabang (Rakercab), kini kami fokus menggagas Bimtek di 18 kecamatan. Langkah selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan program Edukasi Hukum yang menyasar 107 kelurahan di Kota Palembang," ujar Sigit Muhaimin.
Matangkan Persiapan Jelang 10 Juli
Kepastian jadwal pelaksanaan ini diputuskan dalam rapat persiapan yang dipimpin langsung oleh Doly Reza Fahlevi. Dalam rapat tersebut, ditetapkan bahwa agenda berskala besar ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Insya Allah, pada hari Jumat, 10 Juli pukul 13.30 WIB, kami akan melaksanakan Bimtek Konsultasi Hukum secara serentak di 18 Kantor Kecamatan se-Kota Palembang," jelas Doly.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pengurus YBH SSB, kader YBH SSB yang merupakan alumni Training Advokasi, serta para mahasiswa-mahasiswi magang dari UIN Raden Fatah Palembang (Kampus A).
Membangun Ekosistem Hukum yang Berkelanjutan
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Organisasi YBH SSB, Dedek Chaniago, S.H., memaparkan bahwa esensi dari Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) dan pemahaman para pengurus YBH SSB di tingkat kecamatan. Diharapkan, mereka dapat menjadi perpanjangan tangan yang siap dan sigap melayani masyarakat yang menghadapi persoalan hukum.
"Program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah nyata dalam membangun ekosistem hukum yang terstruktur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat banyak kelak," tegas Dedek.
Antusiasme tinggi juga datang dari 18 Koordinator Kecamatan (Korcam) atau Ketua YBH Kecamatan. Mereka menargetkan gerakan ini tidak berhenti di tingkat kecamatan saja, melainkan mampu menyentuh level akar rumput.
"Kami ingin YBH SSB hadir langsung di 107 kelurahan hingga mengedukasi masyarakat di 4.173 RT di Kota Palembang. Tujuannya jelas, agar masyarakat makin melek hukum, mendapatkan akses keadilan, dan terbantu dalam menyelesaikan persoalan hukum mereka," ungkap perwakilan Korcam.
Wadah Praktik Langsung Mahasiswa
Program kerja nyata ini juga mendapat respons positif dari kalangan akademisi. Perwakilan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang tengah menjalani program magang di YBH SSB, M. Asyraf dan Aries Prayuda, mengaku bersyukur bisa terlibat langsung dalam megaproyek sosial-hukum ini.
"Program dari YBH SSB ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi kami sebagai mahasiswa magang. Ini menjadi momentum terbaik untuk meningkatkan kepedulian sosial, menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah, dan tentu saja merasakan praktik langsung di lapangan," pungkas mereka. (Red)
