PALEMBANG – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2024–2029 resmi dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Teguh Sumarno. Di bawah kepemimpinan Drs. H. Riza Fahlevi, MM, nahkoda baru PGRI Sumsel berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan terbaik, mengevaluasi program kerja agar lebih tepat sasaran, serta memperkuat komunikasi lewat pemanfaatan teknologi informasi.
Sebagai langkah konkret pelayanan terhadap anggotanya, PGRI Sumsel mengumumkan akan segera meluncurkan layanan *hotline* pengaduan. Fasilitas ini ditujukan agar para guru di lapangan dapat menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang mereka hadapi secara cepat dan efektif.
Ketua PGRI Sumsel, Riza Fahlevi, menegaskan bahwa kepengurusannya fokus pada dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh para guru. "Kami ingin menunjukkan bahwa PGRI hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para guru. Berbagai program yang selama ini dinilai kurang efektif akan kami evaluasi dan perbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anggota," ujarnya setelah prosesi pengukuhan yang dihadiri unsur Forkopimda dan ribuan guru dari berbagai daerah di Sumsel.
Di tempat yang sama, Sekretaris Pengurus Daerah PGRI Sumsel, R. Wijaya, menepis isu miring mengenai perpecahan organisasi. Ia menegaskan tidak ada dualisme dalam tubuh kepengurusan PGRI Sumsel yang baru dilantik ini. Menurutnya, legalitas kepengurusan mereka sah dan dapat diverifikasi langsung melalui dokumen resmi negara.
"Kami memastikan bahwa PGRI yang kami pimpin adalah organisasi yang sah dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku. Kami mengimbau agar masyarakat dan para guru tidak terpengaruh oleh informasi yang membingungkan," kata Wijaya.
Ia juga mengklarifikasi bahwa insiden penyegelan yang sempat terjadi di lingkungan Universitas PGRI Palembang merupakan konflik internal kampus murni dan sama sekali tidak berkaitan dengan kepengurusan PGRI Sumsel yang baru dikukuhkan.
Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI, Teguh Sumarno, dalam sambutannya menyampaikan optimisme yang tinggi. Ia berharap momentum pengukuhan yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat ini menjadi simbol berakhirnya polemik organisasi demi menjaga soliditas perjuangan guru. Terkait proses hukum yang masih berjalan di tingkat pusat, Teguh menegaskan bahwa PB PGRI menghormati seluruh mekanisme hukum yang berlaku hingga ada keputusan inkrah (berkekuatan hukum tetap).
"Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Namun kami tetap optimistis bahwa kebenaran dan niat baik yang diperjuangkan akan mendapatkan hasil terbaik," tutur Teguh. Ia juga mengajak insan pers untuk menyajikan informasi secara objektif dan berbasis fakta demi edukasi publik yang benar.
Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Pandji Tjahjanto, yang hadir mewakili pemerintah daerah, menyampaikan ucapan selamat dan menegaskan komitmen Pemprov Sumsel untuk berjalan beriringan dengan PGRI.
"PGRI harus mampu menjadi wadah yang memberikan perlindungan dan pembinaan bagi guru, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi agar mampu menjawab tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang," pungkas Pandji. Ia menambahkan, Pemprov Sumsel siap menyokong program penguatan kompetensi guru, transformasi pembelajaran berbasis digital, serta pemerataan sarana prasarana pendidikan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. (Indra)
