PALEMBANG — Guna memastikan roda organisasi berjalan sesuai koridor regulasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Forum Komite Sekolah (FKS) Sumatera Selatan terus mendorong penguatan konsolidasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Salah satu poin krusial yang ditegaskan adalah pentingnya penerbitan legitimasi atau Surat Keputusan (SK) kepengurusan melalui mekanisme resmi kepala daerah.
Ketua Umum FKS Sumsel, Ir. Suparman Roman, M.Si., menjelaskan bahwa pembentukan struktur FKS di tingkat kabupaten dan kota harus berjalan tertib administrasi dan sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Ia menegaskan, legitimasi forum komite di daerah bukanlah kewenangan pihak provinsi.
"Secara struktural dan sesuai regulasi, SK atau legalitas forum komite di kabupaten dan kota diterbitkan oleh kepala daerah, bukan oleh provinsi ataupun Forum Komite Sekolah Provinsi," tegas Suparman usai Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) perdana FKS Sumsel di Aula SMAN 3 Palembang, Rabu (23/9/2026).
Sebagai langkah konkret, FKS Sumsel mewajibkan seluruh pemegang mandat di kabupaten dan kota untuk proaktif berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan serta bupati atau wali kota di wilayah masing-masing sebelum membentuk kepengurusan definitif.
Langkah koordinasi ini dinilai sangat penting agar keberadaan FKS di daerah memiliki landasan hukum yang kuat, diakui oleh pemerintah setempat, serta selaras dengan program pembangunan pendidikan di daerah. Dengan fondasi organisasi yang legal dan solid, FKS Sumsel berharap sinergi antara komite sekolah, pihak satuan pendidikan, dan pemerintah kabupaten/kota dapat terjalin semakin harmonis dalam mengawal kualitas pendidikan di Sumatera Selatan.
Editor ; Manda
